Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) berharap seluruh anggotanya bisa mulai memasarkan pasokan hunian bersubsidi tanpa menunggu kesepakatan harga baru dengan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN).
Ketua Umum DPP Apersi (versi munas Jakarta) Anton R. Santoso mengatakan para pengembang yang tergabung dalam Apersi masih memiliki pasokan hunian bersubsidi yang mencapai 10.000 unit.
Dia menjelaskan hingga saat ini pasokan tersebut belum dipasarkan sebab masih menunggu pengesahan harga baru.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menyebabkan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp) dalam tiga bulan pertama 2014 ini baru terserap 4.800 unit.
Dengan penyerapan yang masih rendah, dia mengungkapkan target pemerintah alam setahun untuk menyalurkan 120.000 unit yang ditentukan oleh Kementarian Perumahan Rakyat.
Untuk itu, dia menghimbau para pengembang Apersi segera memasarkan pasokan unit rumah bersubsidi tersebut, walaupun dengan menggunakan harga lama yang masih berlaku saat ini.
“Saya menghimbau dilepas ke pasar dengan kondisi saat ini. Kapan tercapainya target, dan alokasi APBN Rp3 triliun bakal mubasir lagi,” katanya di sela-sela seremoni Pelantikan DPD Apersi di Jakarta, Rabu (26/3/2014).
Anton menjelaskan potensi perlambatan penyerapan KPR FLPP masih akan membayangi dalam bebeberapa bulan ke depan, sebab dipengaruhi kondisi politik dalam perhelatan pemilihan umum legislatif dan presiden.
Padahal, lanjutnya, pada tahun ini Apersi menargetkan pengembangan rumah bersubsidi baru mencapai 75.000.
“Itu juga kita khawatir tidak terserap karena kondisi politik akibat Pemilu, pergantian pemimpin nasional, pergantian menteri yang menghadirkan kebijakan baru,” imbuhnya.
