Bisnis.com, DENPASAR—Kementerian Perindustrian menargetkan konsep lembaga pembiayaan khusus industri rampung Juni 2014.
Busharmaidi, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, menyampaikan pihaknya sedang menggodok konsep dan aturan terkait lembaga independen yang bertugas memberi pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku industri.
“Targetnya konsep lembaga pembiayaan industri Juni selesai, nanti akan ada harmonisasi ke DPR, bentuknya peraturan UU,” katanya kepada Bisnis.com, pekan lalu.
Menurut dia, konsep pengoperasian lembaga tersebut tidak jauh berbeda dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang berada di bawah naungan Industri Perdagangan.
Meski mengacu pada UU Perbankan, pelaku ekspor yang dibiayai oleh LPEI mendapat pembinaan dari Kementerian Perdagangan.
“Nah kalau industri, nanti presiden akan menyusun industri mana saja yang menjadi prioritas penerima pembiayaan,” ungkapnya.
Sebagai gambaran, LPEI merupakan lembaga pembiayaan non-bank yang dibentuk pemerintah dan mendapat dana sebesar Rp4 triliun dari APBN.
Kemungkinan hal yang sama juga diperoleh lembaga pembiayaa khusus industri.
“Pelaku industri akan mendapat pembiayaan dengan mekanisme perizinan yang relatif sederhana dan suku bunga rendah,”sebutnya.
Nantinya, akan ada dana investasi eksternal dari pihak lain yang masuk ke lembaga pembiayaan tersebut karena mereka yakin mendapat jaminan dari pemerintah.
Selama ini, sambungnya, pelaku industri mengalami kendala pendanaan dari perbankan. Pasalnya, mekanisme pembiayaan relatif rumit dengan menyertakan agunan sebagai jaminan pembiayaan.
Selain itu, sektor industri juga dianggap lebih memiliki risiko dan rentang panjang bertumbuh ketimbang sektor lain yang memiliki bisnis fisik.
