Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat diminta untuk terlibat aktif dalam menengahi polemik internal pada Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).
Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia Zulfi Syarif Koto mengatakan konflik internal dalam asosiasi pengembang merupakan masalah serius yang harus diselesaikan.
Menurutnya, kondisi tersebut akan menjadi hambatan tersendiri dalam upaya penyediaan hunian bagi masyarakat. Apalagi, ungkapnya, Apersi berfokus pada pengembangan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Asosiasi itu untuk mengayomi dan menyamakan visi misi pengembang, untuk membantu pemerintah menyediakan perumahan bagi masyarakat. Jadi, itu wadah sangat penting,” katanya kepada Bisnis, Senin (3/3/2014).
Oleh karena itu, dia menyatakan kehadiran pemerintah sebagai rekan kerja dalam penyediaan kebutuhan papan nasional sangat dibutuhkan. Sayangnya, dia menyebutkan hingga saat ini pemerintah cenderung untuk membiarkan kondisi tersebut.
Seperti diketahui, pada pertengahan tahun lalu kisruh munas Apersi berujung pada dua kubu yang sama-sama melakukan munas lanjutan pasca deadlock dalam pemilihan pengurus baru.
Satu kubu melanjutkan munas di Jakarta dengan hasil Anton R. Santoso sebagai Ketua Umum DPP APERSI. Sementara itu, kubu yang lain melanjutkan munas di Pontianak dan kembali menunjuk petahana, Eddy Ganefo sebagai pemimpin asosiasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
