Bisnis.com, JAKARTA—Urusan perumahan di Indonesia tidak berjalan secara wajar karena segala sesuatu berjalan di luar dari rencana pembangunan.
“Terjadi kondisi yang anomali. Artinya terjadi kesalahan arah kebijakan,” kata Andrinof Chaniago, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia dalam acara Silaturrahmi Nasional Keluarga Besar Perumahan Rakyat, Kamis (27/2/2014).
Sistem perumahan yang dibentuk tidak berjalan, ujarnya, dan memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya.
Anomali yang dimaksud adalah kondisi di mana tingkat kebutuhan rumah (backlog) malah semakin meningkat dari tahun ke tahun dan daya beli masyarakat yang semakin menurut.
Selan itu, penyediaan hunian seharusnya lebih difokuskan kepada pengembangan hunian vertikal, bukan lagi kepada rumah tapak semata.
