Bisnis.com, JAKARTA- Kalangan pengusaha menilai sudah tidak ada harapan bagi pemerintah untuk bisa merealisasikan pembangunan kilang pengolahan minyak pada pemerintahan saat ini.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan investasi di sektor upstream (hulu), seperti pengolahan kilang minyak sangat dibutuhkan Indonesia. Pasalnya, Indonesia mengimpor banyak minyak mentah dari luar negeri. Adapun kebutuhan minyak, baik itu untuk diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM) ataupun untuk kebutuhan industri sangat besar.
Dengan demikian, kata Sofjan, kebutuhan akan kilang pengolahan minyak sangatlah mendesak. “Tetapi, kalau tahun ini saya pikir susah karena terlalu banyak gangguan, no hope,” kata Sofjan di Jakarta, Kamis (27/2/2014).
Menurutnya, masalah kordinasi antar pemerintah menjadi salah satu faktor penyebab lambatnya masuknya investasi di sektor ini. Dia mencontohkan, sebenarnya ada dua investor dari Arab Saudi dan Kuwait yang sudah melakukan studi di dalam negeri tetapi belum bisa diterima. Hal ini lantaran Kementerian Keuangan menilai permintaan kedua investor tersebut terlalu berlebihan.
Namun pada sisi lain, pihak Kementerian Perindustrian sudah mendesak agar perudingan dengan kedua investor tersebut dibicarakan lagi untuk mencari titik temu. Pasalnya, kebutuhan akan kilang pengolahan minyak sudah sangat mendesak. Apalagi, industri petrokimia juga sangat membutuhkan kilang pengolahan minyak.
“Saya pikir selama ini kordinasinya kurang baik, ini yang harus dibenahi,” tambah Sofjan.
Namun, Sofjan memperkirakan masalah koordinasi ini akan berkurang pada pemerintahan baru. Melalui UU No.3/2014 tentang Perindustrian yang baru diterbitkan, disebutkan Kementerian Perindustrian memiliki wewenang lebih besar. Seluruh kegiatan industri akan lewat ke Kementerian Perindustrian.
“Bila selama ini industri farmasi di Kementerian Kesehatan, energi di KESDM, nanti semuanya juga akan melalui Kemenperin bila ada hubungannya dengan industri, satu kordinasi. Soal refinery nanti Kemenperin juga akan menentukan,” jelas dia.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan Indonesia terlambat menyikapi pembangunan pengolahan minyak di dalam negeri. Setelah pemerintah Indonesia menolak dua investor asal Kuwait dan Arab Saudi, pemerintah kemudian berencana membangun dengan menggunakan APBN.
Namun, kini pemerintah Indonesia melakukan roadshow ke Singapura untuk menawarkan proyek pembangunan kilang kepada investor.
Diperkirakan ada 20 atau 30 investor yang datang ke Singapura. Meski begitu, pihaknya memperkirakan hanya akan ada sekitar 5 investor saja yang benar-benar sanggup membangun refinery dengan investasi sekitar US$9 miliar.
