Antisipasi Lonjakan Pembelian Elpiji 3 Kilogram Tidak Efektif

“Banyak oknum sampai mengancam dengan senjata tajam untuk mendapatkan elpiji 3 kilogram setelah harga elpiji 12 kilogram naik Januari lalu. Kami meminta pemerintah dan Pertamina serius mengantisipasi berbagai hal yang akan terjadi jika tetap ingin menaikkan harga elpiji setiap enam bulan,” katanya kepada Bisnis, Rabu (12/2/2014).

 

Menurut Tuah, rencana pemerintah dan Pertamina yang akan melaksanakan sistem distribusi tertutup elpiji 3 kilogram tidak akan berhasil mencegah pembelian elpiji 3 kilogram oleh masyarakat mampu. Pasalnya pengawasan sistem distribusi tertutup ini kurang ketat.

 

“Kenyataannya sistem distribusi tertutup ini tidak berhasil, seperti yang diujicobakan di Sumedang. Masyarakat mampu tetap bisa mendapat elpiji 3 kilogram karena sumber daya manusia yang berperan sebagai pengawas sistem ini sangat kurang,” ujarnya.

 

Dalam sistem distribusi tertutup, hanya warga yang memiliki kartu kendali yang berhak membeli elpiji 3 kilogram. Pemilik kartu kendali ini adalah mereka yang berpenghasilan dibawah Rp1,5 juta.

Selain ketidaksiapan pengawasan, menurut Tuah, sistem distribusi tertutup malah menambah beban pemerintah karena pembuatan kartu kendali menghabiskan biaya yang besar. Biaya yang besar juga harus dikeluarkan untuk membayar pengawas pelaksanaan sistem ini.

 

Tuah mengatakan jika pemerintah tetap ingin mengadakan sistem distribusi tertutup, maka pemerintah harus menyediakan pengawas dalam jumlah besar dengan resiko pengeluaran akan semakin tinggi.

 

Di sisi lain, Tuah juga meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi kenaikan harga elpiji 12 kilogram jauh hari sebelum kenaikan diberlakukan untuk mencegah kekagetan pada konsumen. Kekagetan ini mengakibatkan konsumen memborong elpiji 3 kilogram beberapa hari setelah kenaikan harga elpiji 12 kilogram ditetapkan.

 

Sementara itu, External Relations Marketing Operation Regional III PT Pertamina, Krisanti Gondokusumo mengatakan pihaknya tidak akan melakukan penambahan kuota terhadap elpiji 3 kilogram menyusul kekhawatiran sejumlah pihak terkait melonjaknya permintaan elpiji 3 kilogram di lapangan akibat kenaikan harga elpiji 12 kilogram.

 

Krisanti mengatakan yang bisa dilakukannya saat ini adalah meningkatkan pengawasan dan kampanye kepada masyarakat lapisan menengah ke atas tetap menggunakan gas 12 kilogram.

 

 "Kami ini sebagai pelaksana pemerintah. Jadi, untuk urusan penambahan kuota ini menjadi sepenuhnya kewenangan pemerintah," katanya.

 

Meksi begitu, pihaknya pun tidak memungkiri pada saat-saat tertentu, terutama hari libur, kelangkaan elpiji 3 kilogram sering terjadi. Dalam kondisi seperti ini, pihaknya bersedia menambah pasokan elpiji 3 kilogram.

 

Lebih lanjut dirinya menyarankan agar konsumen dengan tingkat ekonomi menengah ke atas mulai melirik bright gas dan ease gas. Walaupun harganya sedikit lebih tinggi ketimbang elpiji 12 kilogram, namun masyarakat bisa menikmati antar gratis serta tersedia ukuran 9 dan 14 kilogram.

 

Kepala Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian, Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bandung Ema Sumarna mengakui wilayahnya mengalami kelangkaan elpiji 3 kilogram setelah kenaikan harga elpiji 12 kilogram Januari lalu. Harga elpiji 3 kilogram bahkan naik dari harga eceran tertinggi (HET) Rp13.650 per tabung di jual Rp16.000.

 

Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang bermigrasi menggunakan elpiji 3 kilogram. Ditambah lagi sempat terjadi keterlambatan distribusi akibat banjir.

 

“Kedatangan barang terlambat di pelabuhan-pelabuhan. Kemudian saat akan dibawa ke Bandung, melewati Pantura, jalan yang yang biasa dicapai 8 jam menjadi 24 jam karena harus memutar,” ujarnya.

 

 

Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jawa Barat-Banten melaporkan Pertamina Jabar kepada Ombudsman akibat kelangkaan gas elpiji 3 kg.

Ketua Umum HLKI Jabar-Banten Firman Tumantara mengungkapkan pihaknya juga melaporkan Gubernur Jabar dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, sebagai kepala daerah dan wakil rakyat yang bertanggung jawab atas kesulitan masyarakat mencari elpiji 3 kilogram.

"Pelaporan ini sudah kami ajukan untuk kedua kali, setelah sebelumnya kami ajukan pelaporan yang sama pada Juli 2012 lalu terkait kelangkaan gas ukuran 3 kilogram ini," katanya.

Firman berharap Ombudsman dapat memfasilitasi HLKI bertemu dengan pihak Pertamina Jabar, Gubernur Jabar, dan Ketua DPRD Jabar duduk dalam satu meja menyelesaikan masalah kelangkaan ini.

Pasalnya, peristiwa kelangkaan ini sudah terjadi berulang-ulang sejak 2007 lalu. Bahkan, saat ini harga gas elpiji ukuran 3 kilogram ini sudah ada yang menembus hingga Rp30.000 pertabung,

"Ada sekitar 13 daerah di Jabar yang mengalami kelangkaan gas elpiji 3 kilogram ini, dan sudah terjadi hingga satu bulan lamanya. Kami tidak ingin peristiwa ini berlanjut dan terus berlanjut," katanya.

Firman menduga kelangkaan gas elpiji yang berkelanjutan ini dipicu akibat oknum yang melakukan permainan distribusi, sehingga harga gas elpiji dipasaran menjadi cukup tinggi.

Kuranggnya pengawasan dari pemerintah dan hukum yang tidak tegas membuat peristiwa kelangkaan ini terus terjadi. "Pemangku kebijakan juga saat ini sedang sibuk sendiri dengan pemilu sehingga kami melakukan pelaporan ini,'" katanya.

Apabila pelaporan ini tidak ditindaklanjuti dengan serius, pihaknya akan melaporkan hal ini ke Dewan Energi Nasional yang diketuai Presiden,

 

PT Pertamina berniat kembali menaikkan harga elpiji 12 kilogram Juli mendatang sebesar Rp1.000 perkilogram. Terkait rencana ini, Pertamina telah menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineralserta Menteri Badan Usaha Milik Negara.