Bisnis.com, PEKANBARU—Kalangan pengembang perumahan di Provinsi Riau masih menunggu kepastian regulasi terkait wacana penaikan harga rumah bersubsidi di wilayah Sumatera.
Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) Riau Delisis Haryanto mengatakan wacana penaikan harga rumah bersubsidi melalui fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk wilayah Sumatera belum bisa berlaku.
Dia mengatakan harga rumah bersubsidi tersebut akan mengalami kenaikan sebesar Rp17 juta. Rumah yang awalnya dihargai Rp88 juta itu menjadi Rp105 juta.
“Para pengembang belum antusias untuk membangun rumah bersubsidi sampai ada peraturan [Peraturan Menteri Perumahan Rakyat] yang mengatur kepastian harga. Sikap kami masih wait and see sambil terus berkoordinasi dengan pengurus pusat,” kata Delisis kepada Bisnis, Senin (27/1/2014).
Dia menambahkan adanya wacana kenaikan rumah tipe 36 khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini mengacu pada keterangan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Namun, hingga saat ini asosiasi tersebut belum menerima surat langsung dari Kemenpera terkait pemberlakuan harga.
Pada akhir Mei 2012, Menteri Perumahaan Rakyat telah mengubah harga rumah FLPP sesuai Permenpera No. 7/2012 dan No. 8/2012. Harga rumah subsidi untuk wilayah 1 (Jawa, Sumatera dan Sulawesi) naik dari Rp70 juta menjadi Rp88 juta per unit.
Adapun, wilayah 2 (Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur) dari Rp70 juta menjadi Rp95 juta, wilayah 3 (Papua dan Papua Barat) dari Rp70 juta menjadi Rp145 juta, serta wilayah khusus (Jabodetabek, Batam dan Bali) dari Rp70 juta menjadi Rp95 juta.
Program FLPP ini merupakan kredit kepemilikan rumah yang disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan suku bunga tetap 7,25% dengan tenor maksimal hingga 20 tahun.
Meskipun demikian, pihaknya menargetkan akan tetap membangun 10.000 unit rumah baru yang terdiri dari 5.000 rumah sederhana dan 5.000 rumah komersial. Pembangunan tersebut akan menyebar di beberapa daerah selain Kota Pekanbaru.
“Saat ini kecenderungan pembangunan rumah sudah merata di luar Pekanbaru. Beberapa kabupaten/kota seperti Dumai, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Pangkalan Kerinci, dan Siak sudah banyak dibangun perumahan,” ujarnya.
Delisis menuturkan lahan di kabupaten/kota tersebut masih cukup luas dan terbuka untuk perumahan sehingga tidak menjadi masalah. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Gubernur Riau yang baru terkait pembentukan kawasan kota baru.
“Gubernur yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Semoga kepala daerah yang baru ini memberikan perhatian khusus,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
