Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai upaya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencegah korupsi sering terlupakan di tengah aksi-aksi penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Presiden mengatakan porsi berita keberhasilan lembaga negara dalam pencegahan korupsi di media massa masih sangat kecil.
Pers, lanjut SBY, lebih suka menyiarkan keberhasilan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, atau kepolisian dalam menangkap koruptor.
“Saya pesan, yang di-blow up jangan hanya lembaga yang berhasil menangkap seseorang, beritakan pahlawan di belakang layar seperti BPK dan lainnya,” katanya saat Penandatanganan Komitmen Bersama Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara di Kantor BPK RI, Rabu (22/1/2014).
SBY menegaskan BPK sebagai auditor negara memiliki peran sentral dalam upaya mencegah penyimpangan penggunaan uang negara dan korupsi oleh aparat negara.
Tugas dan tanggung jawab BPK, lanjutnya, semakin lama semakin berat seiring dengan peningkatan APBN dari sekitar Rp400 triliun pada 2005 menjadi hampir Rp2.000 triliun pada 2013.
Selain itu, Kepala Negara mengingatkan BPK dan penegak hukum berperan dalam memberikan advokasi bagi para penyelenggara negara yang tidak berani mengambil keputusan karena takut terseret kasus korupsi.
Presiden tidak ingin totalitas Indonesia dalam memberantas korupsi justru menganggu jalannya pemerintahan karena para pejabat ragu-ragu dalam menggunakan anggaran negara untuk pembangunan.
“Inginnya korupsi bisa kita cegah, tapi jangan sampai jalannya pemerintahan terganggu karena kecemasan dan ketakutan karena itu diperlukan kerja sama yang baik,” kata SBY.
