Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Property Watch memprediksi peningkatan kebutuhan rumah atau backlog di dalam negeri pada tahun lalu meningkat hingga 21,7 juta.
Jumlah tersebut meningkat 60% dibandingkan dengan backlog perumahan pada 2010 berjumlah 13,6 juta unit dan melonjak sekitar 45% dibandingkan dengan 2012 yang mencapai 15 juta unit.
Direktur Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menyatakan lonjakan backlog yang signifikan tersebut dipicu oleh menurunnya kondisi ekonomi makro Indonesia.
“Hal ini didasari oleh penurunan siklus ekonomi yang akan berdampak lebih tinggi terhadap bertambahnya backlog perumahan,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (7/1/2013).
Untuk itu, memasuki 2014 yang secara umum diprediksi mengalami perlambatan pasar properti, dia meminta pemerintah pemerintah lebih serius dalam menangani permasalah perumahan di Indonesia yang sampai saat ini sangat kurang mendapatkan perhatian.
“Sebagai salah satu kebutuhan pokok, papan seharusnya menjadi perhatian yang serius karena akan menjadi standar kesejahteraan sebuah negara,” terangnya.
Dia menuturkan pemerintah hingga saat ini belum memiliki sistem perumahan nasional yang dapat mengendalikan harga tanah bagi rumah murah. Padahal, jelasnya, sistem tersebut merupakan salah satu kunci agar penyediaan rumah rakyat dapat terpenuhi.
Salah satu solusinya, tegasnya, adalah penyediaan bank tanah. “Pemerintah tidak tanggap untuk membentuk bank tanah yang terlepas dari mekanisme pasar komersial,” kata Ali.
Di samping itu, dia menuturkan kinerja Kementerian Perumahan Rakyat yang seharusnya menjadi salah satu penggerak ketersediaan perumahan rakyat belum bekerja maksimal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
