Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan mengkhawatirkan terjadinya peningkatan impor ilegal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan arus barang impor termasuk barang ilegal pada akhir tahun biasanya jauh lebih besar dibandingkan dengan hari-hari biasa.
“Dua minggu ke depan atau sepanjang bulan ini adalah ujian berat karena menjelang Natal dan Tahun Baru makin maraknya peredaran barang ilegal. Kami akan berupaya untuk tetap melindungi kepentingan konsumen,” kata Bayu saat membuka penandatangaan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengawasan Barang yang Diarang atau Dibatai (Lartas), Rabu (18/12/2013).
Menurutnya, pihaknya akan semakin intensif untuk melakukan pengawasan guna meminimalisir peredaran barang ilagal dengan menggandeng lima instansi pemerintahan, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Karantina Pertanian (Barantan), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian.
Dia menambahkan kerja sama ini untuk mendukung upaya meminimalisir masuknya produk-produk ilegal ke Indonesia, khususnya yang menyangkut pengawasan barang baik di perbatasan, tempat pemasukan dan pengeluaran barang, serta pasar.
Bayu mengungkapkan dua tujuan kerja sama tersebut, pertama, guna melindungi konsumsi dalam negeri yang menopang 65% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masyarakat dilindungi dari penggunaan atau pengonsumsian produk yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, kebersihan, dan keamanan lingkungan (K3L).
Alasan kedua, lanjutnya, pemerintah memberikan perhatian pada impor terutama barang ilegal kepada konsumen terutama menjelang terbukanya pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Saat itu otomatis jumlah peredaran barang impor diprediksi akan semakin besar.
