Bisnis.com, SORONG - Kebijakan pemberian 10% saham di industri pertambangan migas kepada pihak pemerintah daerah hingga kini belum berjalan.
Bupati Kabupaten Sorong Stepanus Malak mengatakan pemerintah pusat harus mengawasi hal itu di lapangan. Pasalnya, hingga kini, kebijakan itu belum diimplementasikan.
“Kalau itu tidak dilaksanakan, pemerintah sama saja bohong,” ujarnya dalam workshop dengan sejumlah wartawan di Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa (17/12/2013).
Produksi gas dari Wilayah Papua dan Maluku pada tahun 2013 mencapai 2.323 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau menyumbang sebesar 26,2 persen dari total produksi gas nasional Sementara produksi minyak tercatat sebesar 16. 408 barel minyak per hari (BOPD) atau 1.9% dari total produksi minyak nasional.
Produksi gas dan minyak dari wilayah ini disumbangkan oleh BP Indonesia dari Lapangan Tangguh, Petrochina International (Bermuda), JOB Pertamina-Petrochina Salawati, Pertamina EP Field Papua, Kalrez dan Citic Seram.
Saat ini terdapat 46 Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dan Join Operating Body (JOB) di wilayah Papua dan Maluku terdiri dari 6 KKKS dan JOB Produksi, 39 KKKS Eksplorasi dan 1 KKKS dalam fase pengembangan (sudah disetujui rencana pengembangan /POD tapi belum berproduksi).
“Dari sisi poduksi kita melihat bahwa kontribusi produksi gas dari wilayah Timur Indonesia sangat besar terhadap upaya peningkatan produksi gas nasional . Sementara dari sisi eksplorasi, dapat dilihat bahwa banyak sekali KKKS eksporasi yang ada di wilayah ini sehingga Papua dan Maluku ini layak disebut masa depan gas Indonesia. Diharapkan kedepan produksi gas dan minyak dari wilayah akan terus meningkat,” ujar Enrico CP. Ngantung, Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Papua dan Maluku .
Bupati Sorong menegaskan bahwa Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Sorong mendukung penuh kegiatan usaha hulu migas dan akan terus mempercepat proses perizinan untuk investor di wilayah tersebut.
“Izin untuk investor khususnya hulu migas telah kami layani dengan sangat cepat sekali, dimana saja saya bisa diminta tandatangan untuk penerbitan izin tanpa biaya. Kami sadari bahwa untuk kesinambungan produksi minyak dan gas dibutuhkan eksplorasi dan pengeboran karena itu kami juga ingin KKKS memperbanyak pengeboran dan kami akan memudahkan izin untuk kegiatan tersebut,” tegasnya.
Enrico menjelaskan wilayah Timur Indonesia merupakan masa depan gas di Indonesia. Kegiatan
eksplorasi saat ini semakin marak dilakukan di wilayah Indonesia Timur. “Beberapa KKKS memang belum berhasil menemukan cadangan minyak maupun gas yang ekonomis untuk dikembangkan namun kita bersyukur KKKS Genting Oil berhasil menemukan cadangan gas yang cukup besar dan Petrochina juga menemukan cadangan hidrokarbon yang prospektif. Hal tersebut menumbuhkan semangat KKKS lain untuk terus melanjutkan kegiatan eksplorasi dan mencari cadangan gas baru lainnya.”
Dia mengatakan industri migas bagi kabupaten Sorong sangat penting. Dari sejarahnya, pentingnya peran sektor migas sudah terlihat.
“Ini mendorong warga bisa bekerja di sektor formal, memberi ruang hidup bagi masyarakat,” tuturnya.
Jadi, kata dia, industri migas di Sorong bukan soal profit. Lebih dari itu, soal lapangan kerja, aspek wawasan kepada masyarakat dan pelopor untuk kehidupan lain seperti pelayanan dari pemerintah kepada publik.
“Namun, jangan sampai minyak habis, kita tetap miskin. Karena itu, kita harus membangun sektor lain dengan memanfatkan sektor migas,” ujarnya.
Dia berjanji, pemerintah kabupaten Sorong akan membeikan banyak kemudahan kepada para investor tambang. “Saat ini, proses perijinan hanya butuh waktu 1 minggu. Bahkan, kalau sudah sampai di saya, dalam waktu lima menit sudah saya tanda tangani itu,” tuturnya.
Saat ini, kata dia, Pemkab Sorot sudah membebaskan izin mendirikan bangunan (IMB). “Kita harus jadikan kawasan timur Indonesia termasuk Papua, menjadi kawasan yang menarik bagi investor global,” tuturnya.
Dia mengakui, di pertambangan migas milik swasta, warga Sorong sudah banyak yang bekerja di sana. “Namun, Pertamina belum. Sebab kebijakan penerimaan karyawan, masih ditentukan oleh Pertamina pusat. Jika diperbadingkan mungkin 70%-30%, yang 30% itu adalah warga Sorong. Sorong sudah banyak warga pendatang,” katanya.
ANTRI BBM
Di bagian lain, Bupati mengatakan daerahnya kini mengalami kekurangan pasokan BBM bersubsidi. “Jangan heran jika di sejumlah SPBU antrian menjadi panjang dan menimbulka kemacetan,” ujarnya.
Dia sudah melayangkan surat kepada Pertamina. Namun, pihaknya belum tahu bagaimana PT Pertamina akan mengatasi persoalan tersebut. “Kami sudah beberapa kali mengirim surat kepada Pertamina,” ujarnya.
.jpg?w=300&h=221)
