Bisnis.com, JAKARTA-- Proses administrasi jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Priok mulai tersendat menyusul pengunduran sejumlah pejabat di lingkungan kerja Pelindo II/IPC sejak sepekan terakhir. Kendati begitu kegiatan di tingkat operasional pelayanan kapal dan bongkar muat barang maupun peti kemas masih relatif normal.
Sekjen DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Oggy Hargiyanto mengatakan,pihaknya prihatin dengan kondisi kemelut manajerial di lingkungan kerja Pelindo II/IPC sejak sepekan terakhir ini, sebab jika dibiarkan berlarut-larut bisa menimbulkan hambatan serius pada operasional di seluruh cabang Pelindo II termasuk di Pelabuhan Priok.
Menurutnya,, hambatan administrasi mulai dirasakan sejumlah perusahaan bongkar muat (PBM) yang menjadi mitra kerja di Pelabuhan Tanjung Priok. Pasalnya, kata dia, kegiatan pembayaran restitusi atau pengembalian jasa bongkar muat yang menjadi hak PBM di pelabuhan Priok menjadi tertunda.
"Petugas atau pejabat terkait yang ngurusin hal itu tidak ada di tempat sehingga PBM tidak menerima restitusi sesuai dengan yang di jadwalkan. Saya khawatir hal ini merupakan dampak dari adanya kemelut di Pelindo II, " ujarnya kepada Bisnis, hari ini, Senin (16/12/2013).
Oggy menjelaskan di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini diberlakukan cash management system (CMS)- yakni PBM wajib menyetorkan seluruh biaya bongkar muat di awal sebelum melaksanakan kegiatan. Setelah itu PBM menerima pengembalian (restitusi) dari manajemen Pelabuhan Tanjung Priok setelah dipotong biaya sharing (kontribusi) hasil bongkar muat 40% untuk Pelindo II Tanjung Priok.
"Biasanya paling telat dibayarkan restitusi itu tiga hari oleh Pelindo II Tanjung Priok, tetapi kini ada yang sudah melampaui batas waktu itu belum terselesaikan juga (restitusinya)," ujarnya.
Dia menambahkan hambatan administrasi jangan sampai juga terjadi pada kegiatan penetapan sandar kapal maupun jadwal bongkar muat di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini pelaksanaan penetapannya itu dilakukan oleh SDM BUMN Kepelabuhanan tersebut.
PBM, katanya, sangat mengharapkan iklim kondusif di Pelabuhan Tanjung Priok mengingat pelabuhan tersebut sebagai jendela ekonomi nasional. Soalnya, kata dia, pelaku usaha hingga kini sangat khawatir jika terjadi stagnasi pada tingkat operasional maka akan muncul biaya tambahan atau surcharges oleh kapal asing yang mengangkut muatan ke pelabuhan Priok.
"Apalagi jika ada aksi mogok di pelabuhan oleh pekerja.Sebab kalau terjadi stagnasi maka yang paling dirugikan adalah masyarakat sebagai konsumen akhir, apalagi biaya demurrage saat ini sudah mencapai US$ 2.000 s/d 2.500/hari," tuturnya.
Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jaya, C. Alleson mengatakan pelayanan operasional sandar kapal di pelabuhan Priok belum mengalami hambatan, apalagi sejumlah dermaga juga kosong. "Belum ada hambatan layanan kapal, ya mungkin karena kunjungan kapalnya juga saat ini sedang turun," ujarnya dihubungi pertelpon..
Ketua Organda Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) DKI Jakarta, Gemilang Tarigan, mengatakan proses delivery barang dan peti kemas dari dan ke pelabuhan Priok masih relatif lancar karena volume order angkutan pelabuhan mengalami penurunan sejak memasuki awal Desember 2013.
