Bisnis.com, JAKARTA—Belum jelasnya pengguna gas dari Lapangan Tiung Biru, Jambaran, dan Cendana, berdampak pada mundurnya pengoperasian proyek unitisasi lapangan minyak dan gas itu yang ditargetkan selesai pada 2018.
Muhammad Husen, Direktur Hulu PT Pertamina (Persero), mengatakan pihaknya masih menunggu arahan pemerintah terkait alokasi gas yang diproduksi Lapangan Tiung Biru-Jambaran. Padahal, kepastian konsumen dan pengguna gas, diperlukan untuk mengembangkan proyek gas di dalam negeri.
“Pengerjaan proyek besar baru dapat dilakukan setelah ada kepastian alokasi gasnya, karena perencanaannya harus disesuaikan dengan penggunanya. Misalnya pengembangan Blok Gundih, karena sudah diketahui penggunanya PLTGU Tambaklorok, maka desain awalnya disesuaikan ke sana,” katanya di Jakarta, Senin (16/12/2013).
Belum adanya kepastian alokasi gas yang diproduksi Lapangan Tiung Biru-Jambaran juga mengakibatkan Pertamina tidak bisa melakukan tahapan konstruksi. Hingga kini, pengembangan lapangan migas itu masih dalam tahap awal pengembangan, seperti penyelesaian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
Unitisasi lapangan migas itu sendiri ditargetkan mampu memproduksi gas sekitar 180-185 juta standar kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMscfd) pada 2017-2018.
Elan Biantoro, Kepala Bagian Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), mengatakan awalnya gas dari Lapangan Tiung Biru-Jambaran sudah dialokasikan untuk PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kujang.
Akan tetapi, Petrokimia Gresik kemudian menginginkan pasokan gas dari Lapangan MDA-MBH yang dikembangkan Husky-CNOOC Madura Limited yang dianggap lebih murah.
“Karena keinginan Petrokimia Gresik itu, hingga kini belum ada kepastian alokasi gas yang diproduksi dari Lapangan Tiung Biru-Jambaran. Yang pasti, sebagian gas dari sana akan dialirkan ke Pupuk Kujang, sedangkan sisanya belum dipastikan,” ujarnya.
Elan juga mengakui lambatnya penetapan alokasi gas berdampak pada pengerjaan proyek migas. Pasalnya, pengembangan proyek migas membutuhkan kepastian pengguna agar dapat menentukan final investment decision (FID) yang menjadi dasar untuk melakukan lelang dan pengerjaan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, and construction/EPC).
