Izin Usaha Kehutanan: Pemerintah Akan Terapkan Audit Legalitas

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah akan menerapkan audit legalitas izin usaha kehutanan guna memperbaiki basis data dan tata kelola perizinan di sektor ini.

Anggota Tim UKP4 bidang Hukum, Josi Katarina, mengatakan selama ini audit legalitas izin baru diberlakukan di sektor pertambangan dan perkebunan.

"Ke depan kita harapkan audit legalitas izin juga bisa dilakukan di sektor kehutanan," ujarnya di sela diskusi panel Perlindungan Hutan Berbasis Hak (PHBH), Kamis (5/12/2013).

 Audit legalitas izin, imbuhnya, diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan usaha di sektor kehutanan dilakukan dengan dokumen yang lengkap dan legal.

Pasalnya, berkaca dari audit legalitas izin di sektor perkebunan, banyak ditemukan ketidaksesuaian dokumen dengan implementasi di lapangan.

 "Harus dicek, izin usaha sudah memiliki dokumen yang lengkap atau belum. Di perkebunan sering terjadi, izin kebun keluar lebih dulu daripada izin lokasi, ini prosedur yang keliru," tutur Josi.

Selain pemeriksaan dokumen, audit legalitas izin juga menyangkut aspek ekonomis, lingkungan hidup dan sosial dari usaha kehutanan.

Josi mengakui audit legalitas izin tersebut tidak hanya didasarkan pada dokumen, tetapi juga akan dilengkapi tinjauan lapangan.

"Selama ini audit hanya data dokumen, belum data lapangan. Ke depan akan kami upayakan sebagaian data di cross-check ke lapangan," katanya.