Bisnis.com, DEPOK - Kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan makro ekonomi Indonesia belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan mikro ekonomi negara pada 2014.
Hal tersebut disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jossy P. Moeis disela-sela seminar Indonesia Economic Outlook 2014. Jossy mengatakan seharusnya pemerintah Indonesia menyelesaikan permasalahan level mikro.
“Saat ini, pemerintah sangat fokus pada level makro,” ujarnya (28/11/2013).
Dia mengungkapkan seharusnya kebijakan ekonomi dilihat dari sudut pandang mikro yakni bottom up bukan top down policy.
Dia mengatakan pemerintah cenderung melihat indikator inflasi, defisit transaksi berjalan, nilai tukar mata uang, dan indeks harga saham, indikator-indikator tersebut menurutnya jika diperbaiki belum tentu memberikan dampak baik bagi pereokonomian masyarakat miskin.
Negara harus fokus bahwa kebijakan level makro untuk memperbaiki ekonomi mikro jangan sampai salah strategi. Saat ini UI sedang melakukan kajian, bahwa pembangunan harus dikembalikan pada hakikat awal yakni memanusiakan-manusia.
Menurutnya, masyarakat Indonesia jika dihitung dengan angka garis kemiskinan internasional maka sebagian dari jumlah penduduk Indonesia berada dalam kategori miskin yakni 120 juta penduduk. Jika ingin dilihat dari data BPS terdapat 30 juta penduduk Indonesia yang berada pada kategori masyarakat miskin.
Jossy mengkritisi seharusnya pemerintah memberikan lahan pertanian kepada masyarakat perdesaan, bukan dengan memberikan ribuan hektare untuk pengusaha besar begitu pula kepada asing melalui program MP3EI.
Dia juga mengatakan pernyataan Kementerian Keuangan baru-baru ini mengenai harga BBM pada 2014 akan diserahkan kepada harga pasar sangat berbahaya “jika itu terjadi maka inflasi pada 2014 akan sangat tinggi,” ujar Jossy.
Jossy berharap, pada 2014 rezim pemimpin Indonesia lebih bijak melihat kepentingan rakyat miskin.
