Bisnis.com, JAKARTA- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperbolehkan pembangunan pipa transmisi dan distribusi dilakukan secara konsorsium, agar dapat terus menambah infrastruktur gas di dalam negeri.
Umi Asngadah, Direktur Gas BPH Migas, mengatakan pembangunan pipa gas memerlukan investasi yang besar, sehingga pihaknya memperbolehkan pembangunan infrastruktur pipa dilakukan secara konsorsium. Akan tetapi, hal itu harus menunggu revisi peraturan BPH Migas terkait pembangunan pipa gas.
“Investasi untuk membangun pipa gas memang mahal. Makanya kami akan merevisi aturan BPH Migas dan memperbolehkan pipa dibangun secara konsorsium, saat ini kami sedang mengajukan revisi itu,” katanya di Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Umi menuturkan konsorsium itu nantinya akan mengikuti lelang pembangunan pipa gas yang dilakukan BPH Migas. Jika terpilih, maka konsorsium itu akan diizinkan membangun pipa dan diberikan hak monopoli pipa gas di wilayah tersebut.
Artinya, BPH Migas tidak akan mengeluarkan izin pipa baru di wilayah yang sudah memiliki jaringan, sebelum kapasitas pipa gas di jaringan itu penuh. Selain itu, konsorsium pemilik pipa itu juga mendapatkan kekhususan untuk mendapatkan penawaran pertama untuk membangun jaringan pipa baru di wilayah itu.
“Dengan hak monopoli itu, berarti hanya ada satu jaringan pipa di suatu wilayah. Dengan begitu kami akan lebih mudah mengawasinya, dan lebih efisien,” ujarnya.
Lelang pipa itu dilakukan untuk membangun pipa yang menerapkan fungsi penggunaan bersama atau open access. Sementara itu, untuk pipa gas yang sudah eksisting, BPH Migas harus mengubah izinnya dari pipa dedicated hilir menjadi pipa pengangkutan agar bisa menerapkan open access.
