Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas fiskal meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serius melaksanakan program penyaluran subsidi bahan bakar minyak secara tertutup mulai 2014 agar kuota konsumsi BBM tak jebol.
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan rencana itu sudah menjadi keputusan bersama antara pemerintah dan DPR di tingkat Badan Anggaran.
Pernyataan Askolani ini menanggapi laporan terbaru yang menyebutkan program radio frequency identification (RFID) sebagai langkah awal pembatasan konsumsi BBM bersubsidi belum dapat terlaksana awal 2014.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tak yakin sistem itu bisa berjalan 2014 seperti yang dijanjikan Pertamina karena hingga kini masih dalam tahap uji coba oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) sebagai pemenang lelang proyek tersebut.
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo pun belum dapat memastikan sistem apa yang akan digunakan untuk menyalurkan BBM secara tertutup.
“Ini bukan kesepakatan Kemenkeu dengan DPR. Ini kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Ini amanat dan dia (Kementerian ESDM) ikut juga rapatnya di Banggar itu,” katanya, Selasa (22/10/2013).
Pola distribusi tertutup adalah memberikan subsidi langsung kepada konsumen tertentu. Selama ini, distribusi dilakukan secara terbuka. Aertinya, siapapun boleh menikmati BBM bersubsidi karena subsidi diberikan terhadap barang, bukan golongan masyarakat tertentu.
Tak hanya Kementerian Keuangan, menurut Askolani, Kementerian ESDM pun ikut andil dalam pengambilan keputusan tersebut.
Agar memiliki landasan hukum, legislatif dan eksekutif menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam penjelasan pasal 14 ayat (1) draf RUU APBN 2014. Poin tersebut tidak ditemukan dalam UU APBN tahun-tahun sebelumnya. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
