Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah siap memberikan angka penawaran terakhir kepada pihak Nippon Asahan Aluminium (NAA) Jepang guna mengambil alih PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum). Adapun angka yang akan ditawarkan senilai US$558 juta (sekitar Rp6,08 triliun dengan asumsi kurs Rp10.900/US$).
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan pihaknya bersama tim pemerintah lainnya terus kejar tayang membahas proses pengambilalihan PT Inalum dari tangan Jepang. Setelah sempat berpikir akan menggunakan jalur arbitrase bila tak ada kesepakatan harga dengan NAA Jepang, saat ini pihaknya masih bersikeras untuk tidak menggunakan jalur arbitrase. Bahkan pihaknya juga akan memberikan angka penawaran terakhir kepada Jepang.
Pihaknya juga optimis pihak Jepang akan menerima angka tawaran terakhir tersebut. “Iya (penawaran terakhir). Kemungkinan tidak jadi arbitrase karena sudah ada kesepakatan, mudah-mudahan ada kesepakatan. Harganya sesuai dengan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lebih kurang US$558 juta,” kata Hidayat usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR mengenai Pengesahan RKA-K/L Tahun 2014 Kementerian Perindustrian hari ini, Senin (21/10/2013).
Jika diikuti perkembangannya, nilai aset Inalum yang harus dibayarkan Indonesia terus meningkat. Setelah pertama pemerintah menyebutkan angka aset Inalum senilai US$390 juta, kemudian US$424 juta, dan hari ini pemerintah menyebut angka US$558 juta. Meski begitu, Hidayat menolak bila dikatakan pemerintah mengalah dari pihak Jepang.
“Bukan terus menaikkan, dulu ada beberapa opsi harga, kemudian BPKP menghitung, jadi ya kita ikut. Ini yang disepakati bersama, dihitung oleh Kementerian Keuangan dan BPKP. Jangan lupa, di dalamnya (PT Inalum) masih ada dana cash,” jelasnya.
Yang pasti, Hidayat meyakinkan PT Inalum akan dimiliki oleh Indoenesia sepenuhnya pada 1 November 2013. Sepuluh hari menjelang deadline, pemerintah memang lebih intensif melakukan pertemuan dan pembahasan. Sore ini (21/10), akan diadakan rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian yang akan dihadiri oleh pemerintah yang terkait pengambilalihan Inalum.
“Sore ini menyiapkan laporan untuk ke DPR besok. Jadi besok sore atau malam akan lapor ke komisi VI atau XI. Malam ini juga akan lapor ke presiden,” kata Hidayat.
Akhir pekan lalu, Hidayat mengatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan ada banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah bila proses pengambilalihan diselesaikan dengan jalur arbitrase. Selain menimbulkan ketidakpastian dari sisi nilai selisih, waktu yang dibutuhkan juga tidak pasti.
“Belum lagi dana yang harus dikeluarkan, pasti lebih mahal karena harus sewa pengacara dan sebagainya,” kata Hidayat.
Kemudian, pada akhir pekan lalu juga, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan nilai buku aset inalum berdasarkan perhitungan NAA Jepang senilai US$626 juta, sedangkan berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) senilai US$424 juta.
Perlu diketahui, pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham PT Inalum, sisanya sebesar 58,87% dimiliki oleh konsorsium NAA. Konsorsium ini beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebagai wakil pemerintah Jepang dan 12 perusahaan swasta Jepang.
