Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kadin: Data Statistik Kebutuhan Sapi Simpang Siur

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta menyusun data statistik kebutuhan sapi nasional untuk waktu-waktu khusus, seperti menjelang Iduladha guna mengantisipasi kelangkaan pasokan yang menyebabkan kenaikan harga secara signifikan."Ini penting sebab

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta menyusun data statistik kebutuhan sapi nasional untuk waktu-waktu khusus, seperti menjelang Iduladha guna mengantisipasi kelangkaan pasokan yang menyebabkan kenaikan harga secara signifikan.

"Ini penting sebab sampai saat ini pemerintah tidak pernah memiliki data yang valid menyangkut berapa banyak kebutuhan sapi setiap Idul Adha," kata Wakil Ketua Bidang Peternakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Carry Pratomo, Jumat (11/10).

Dia menjelaskan lebih tepatnya selama ini pemerintah kerap kali tidak memiliki data statistik yang seragam antara satu kementerian dengan kementerian yang lain bahkan dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal itu, kata Carry, membuat kebijakan yang diambil menyangkut daging tidak relevan dengan hal-hal yang terjadi di lapangan.

"Jadi lebih bagus pemerintah memiliki data kebutuhan sapi untuk Kurban setiap tahun, meskipun jika mereka mengklaim memiliki data ini tapi saya kira tidak valid karena beda antar-instansi, ini aneh," tegasnya.

Pihaknya mengkhawatirkan terjadinya kurang pasok atau "short supply" dalam menghadapi Iduladha sehingga akan terjadi kenaikan daging secara signifikan.

Oleh karena itu, menurut dia, data kebutuhan sapi untuk waktu-waktu khusus tersebut seharusnya telah dapat diperkirakan sejak awal untuk mengantisipasi kurang pasok di pasaran.

Terkait program swasembada daging tahun depan yang dicanangkan Kementerian Pertanian, Carry mengaku pesimistis target itu akan tercapai.

"Beberapa program yang kami lihat seperti program penyelamatan sapi betina saja masih kurang menjadi senjata yang ampuh untuk meningkatkan stok sapi, karena di beberapa daerah masih banyak sapi betina produktif dipotong," katanya.

Menurut dia, hal itu banyak terjadi di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sejumlah wilayah timur Indonesia.

"Sedikit yang tahu kalau tindakan ini melanggar Undang-Undang, sayangnya pemerintah tidak melakukan tindakan apa-apa dengan kondisi seperti itu," katanya.(Antara)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper