Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini Penyebab Lahan Petani Menyempit

Bisnis.com, JAKARTA -  LSM Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan liberalisasi di sektor pertanian telah mengakibatkan banyaknya lahan pertanian rakyat yang menyempit karena digantikan dengan pabrik-pabrik industri. "Kompetisi terbuka dan
Martin Sihombing
Martin Sihombing - Bisnis.com 24 September 2013  |  22:16 WIB

Bisnis.com, JAKARTA -  LSM Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan liberalisasi di sektor pertanian telah mengakibatkan banyaknya lahan pertanian rakyat yang menyempit karena digantikan dengan pabrik-pabrik industri.

"Kompetisi terbuka dan timpang menyebabkan menyempitnya lahan-lahan pertanian rakyat oleh kegiatan industri," kata Direktur Eksekutif IGJ M Riza Damanik di Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Riza mengingatkan, di Indonesia sendiri terdapat sekitar 100.000  hektare lahan pertanian yang dikonversi atau diubah setiap tahunnya. Selain itu, menurut dia, liberalisasi dinilai mengakibatkan terpinggirkannya produk pertanian lokal di pasar domestik oleh produk impor.

Apalagi, lanjutnya, nilai impor pangan Indonesia terus tumbuh dari 11 miliar dolar AS pada 2010 menjadi 17 miliar dolar AS pada 2012, serta konflik agraria yang terus meluas.

Liberalisasi juga dinilai menjauhkan pencapaian kedaulatan pangan suatu negara dan hendak menggantikannya dengan memperluas keterlibatan sektor swasta asing melalui instrumen kemitraan publik swasta (PPP) dan sertifikat pangan.

"Di Indonesia dua tahun terakhir, sebanyak lebih dari 90% investasi di sektor pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan adalah modal asing," katanya.

Untuk itu, pemerintah didesak untuk melindungi pasar domestik dari iberalisasi perdagangan dan investasi.

Sebelumnya, tulis Antara,Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta pemerintah mengubah orientasi pembangunan ekonomi yang saat ini cenderung liberal menjadi lebih sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

Rapat pleno PBNU di Wonosobo, Jawa Tengah, yang digelar 7-9 September 2013 menilai liberalisasi pembangunan ekonomi telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan yang semakin ekstrem dimana pertumbuhan yang cukup tinggi dibarengi dengan meningkatnya angka kemiskinan yang sangat  tajam.

"Karena itu, pemerintah harus mengubah orientasi pembangunan ekonomi agar sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat membacakan rekomendasi rapat pleno PBNU.

PBNU menilai pembangunan ekonomi nasional hendaknya berpijak pada sumber daya yang ada di Tanah Air sendiri, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, permodalan, serta teknologi yang berkembang di negeri sendiri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pertanian lahan
Editor : Martin Sihombing

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top