Bisnis.com, JAKARTA—Pengenaan bea masuk kakao olahan sebesar 5% dinilai sulit untuk diterapkan.
Ketua Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) Pieter Jasman mengatakan adanya perjanjian perdagangan bebas antarnegara Asean menjadi salah satu faktor penghambat penerapan kebijakan ini.
“Kalau bisa dijalankan ya bagus. Kecuali bila pemerintah berpendapat bahwa mengimpor bahan mentah lebih baik dibandingkan dengan kakao olahan,” katanya seusai Lokakarya Kakao 2013, Rabu (18/9/2013).
Dia menuturkan setiap tahun Indonesia mengimpor kakao olahan sebanyak 10.000 ton dari Malaysia.
Negeri jiran tersebut lebih diuntungkan karena mendatangkan bahan baku dari Indonesia dan bisa mengekspor tanpa dikenai biaya.
Pieter menjelaskan Malaysia menerapkan bea masuk 0% untuk impor biji kakao, sedangkan saat ini Indonesia juga membebaskan bea masuk bagi kakao olahan.
Pihaknya juga mengkhawatirkan akan perkembangan permintaan industri yang belum bisa diimbangi oleh sektor hulu kakao. Tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi net importer beberapa tahun mendatang.
“Target Kementan bisa memproduksi sebanyak 2 juta ton biji kakao pada 2020. Namun, apabila gernas [gerakan nasional] kakao tidak dilanjutkan apakah target ini bisa tercapai sedangkan industri sudah berkembang,” ujarnya.
Sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan bea keluar ekspor biji kakao dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 67/2010 sudah banyak perusahaan yang memproduksi kakao.
Dia menyebutkan PT Asia Cocoa Indonesia di Batam, PT Barry Callebaut Comextra Indonesia di Makassar, PT Cargill Indonesia dan JB Cocoa di Gresik. (ra)
