Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan Peraturan Presiden tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) rampung pada Oktober 2013.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, saat ini pihaknya masih memfinalisasi draft Perpres tentang DNI. Dalam bulan ini, lanjutnya, rencananya draft tersebut akan diajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kami ingin mempercepat investasi. Ada 2 kebijakan. Salah satunya tentang DNI. Target pada Oktober sudah rampung," ujar Hatta dalam jumpa pers usai Rapat Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Kamis malam (12/9/2013).
Kebijakan kedua, lanjutnya, percepatan realisasi proyek-proyek yang sudah dalam pipe line.
Hatta mencontohkan salah satu proyek yang akan dipercepat yaitu proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 2 x 1.000 MW di Jawa Tengah.
"Kami harapkan financial closing dapat dilakukan perusahaan pada Oktober tahun ini juga," katanya.
