Bisnis.com, JAKARTA - Perpanjangan perjanjian jual beli 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara masih dalam proses pengkajian wilayah kontrak karya (KK).
Kepala Pusat Investasi Pemerintah Soritaon Siregar mengatakan perpanjangan hingga 24 Januari 2014 untuk mengkaji beberapa aspek dari wilayah KK.
"Aspeknya ada berbagai macam seperti politik, ekonomi, dan sosial di daerah tambang tersebut," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/9/2013).
Sesuai dengan ketetapan, PIP akan melaporkan kajian tersebut ke DPR untuk diputuskan pihak mana yang akan membeli saham Newmont tersebut.
Dia mengatakan perpanjangan hingga akhir Januari 2014 itu akan menjadi perpanjangan terkahir untuk bola panas yang telah bergulir sejak 2 tahun lalu. "Harapannya ini akan jadi yang terakhir, jangan diperpanjang lagi," imbuhnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat akhirnya mempertimbangkan saham senilai US$246,8 juta atau setara dengan Rp2,5 triliun tersebut.
Beberapa kali divestasi dilontarkan ke institusi yang berbeda. Pada mulanya pemerintah pusat tidak akan membeli saham karena tidak ada dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Opsi pembelian divestasi juga diwacanakan pada konsorsium badan usaha milik negara (BUMN). Namun, konsorsium yang dipimpin oleh Danareksa Sekuritas tersebut akan berdiri sendiri, artinya mereka tidak membiayai pemerintah derah untuk membelinya.
Meski demikian, Finansial Analyst dan pendiri lembaga riset KATA DATA Lin Che Wei sempat mengatakan, opsi institusi yang memungkinkan untuk membeli saham sebesar 7% dari perusahaan tambang Amerika Serikat itu adalah konsorsium Danareksa. Hal ini karena BUMN lah yang mampu dalam pendanaan.
"Kuartal IV akhir tahun lalu, total laba yang dimiliki konsorsium sebesar Rp5,4 triliun dan ditambah dengan jumlah total kas Rp4,5 triliun," ujarnya belum lama ini.
_1652851581.jpg?w=348&h=261)
