Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai harus lebih proaktif dan antisipatif dalam memastikan ketersediaan pasokan kedelai dalam negeri untuk menjaga stabilitas harga.
Pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengatakan pemerintah tidak mempunyai sistem kontrol pasokan yang baik sehingga selalu keteteran pada saat harga bahan baku tempe sudah naik.
“Selama ini pemerintah terkesan menunggu permohonan izin impor dari importir tanpa ada monitoring mengenai pasokan dalam negeri,” kata Hermanto kepada Bisnis, Minggu (8/9/2013).
Dia menambahkan kondisi bisa dimanfaatkan oleh para spekulan pasar dengan sengaja menahan pasokan dengan dalih belum mendapatkan persetujuan impor. Bahkan, bisa saja dengan sengaja menunda pengajuan impor agar harga naik terlebih dahulu.
Hermanto berharap selajutnya baik dari pemerintah maupun importir dapat bersama memperhatikan pasokan agar stabilitas harga bisa terjaga. Jika pasokan maupun harga sudah diindikasi mengalami kenaikan, maka pemerintah bisa segera menginstruksikan perusahaan untuk mengajukan impor.
Dia setuju akan kebijakan pemerintah yang melakukan penghapusan harga jual perajin (HJP) seiring dilakukannya pembebasan kuota impor. Logikanya, harga bisa segera turun dan stabil pada saat kebutuhan dalam negeri tercukupi.
Kendati demikian, lanjutnya, harus ada pengawasan ketat yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kedelai yang sudah tiba di Tanah Air segera dibongkar dan didistribusikan ke perajin.
“Pemerinta harus bisa memastikan impor yang sudah terealisasi harus bisa didistribusikan seluruhnya, jangan ada yang melakukan secara bertahap. Kalau sedikit-sedikit, harga masih tetap tinggi,” ujarnya.
