Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyatakan target penggunaan bauran bahan bakar nabati (BBN) tahun ini akan sulit tercapai untuk pembangkit listrik tenaga diesel, karena beberapa kendala teknis.
Direktur Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan PLN Nasri Sebayang menyatakan hingga saat ini penggunaan BBN yang diserap PLN hanya 20.000 kilo liter. Padahal, perseroan menargetkan serapan BBN mencapai 186.000 kl.
"Realisasi masih kecil karena masalah beragam seperti pasokan, kesiapan pembangkit, dan harga," ujarnya di Jakarta, Rabu (28/8/2013).
Dia menyatakan meski realisasi dari target terpaut jauh, tetapi perusahaan pelat merah itu akan mengusahakan target terpenuhi.
Saat ini PLN tengah menghitung panggunaan BBN karena mandatori 10% penggunaan bahan bakar itu. Penghitungan ini untuk melihat penggunaan BBN kecuali untuk PLTD.
Dalam penghitungan dan pengujian penggunaan BBN tersebut, PLN bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Mereka melakukan pengujian juga terhadap PLTG dan PLTGU. Jika telah terbukti bisa digunakan, maka mereka dapat menerapkan BBN ke dalam ketiga pembangkit tersebut.
PLTD yang akan menggunakan bauran BBN tersebar di seluruh Indonesia. Kapasitas pembangkit tersebut beragam mulai dari 1 MW hingga 10 MW. PLN akan melakukan pengecekan pada pembangkit yang membutuhkan bauran. Pengecekan tersebut juga berlaku untuk PLTD sewa, apakah bauran BBN dapat digunakan untuk pembangkit yang bukan milik PLN.
Nasri menyatakan menggunakan BBN tidak berarti harga bahan bakar alternatif tersebut lebih murah. Sama dengan penggunaan solar, harga BBN, terutama untuk biodiesel juga mengalami naik turun harga. Biaya bahan bakar tergantung dari kalori yang terkandung dalam solar maupun biodiesel.
Jika harga solar dan biodiesel sama, sedangkan kalori solar yang digunakan lebih tinggi, maka per satuan listriknya akan lebih murah menggunakan solar. Hal ini karena penggunaan pembangkit berdasarkan kalori kandungan bahan bakarnya. Semakin tinggi kandungan kalori, maka akan semakin tinggi pula daya listrik yang akan dihasilkan.
Mandatori pemerintah untuk bauran BBN 10% tidak lantas menekan biaya produksi PLN terhadap konsumsi bahan bakar minyak. Hal ini karena adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor BBM. "Untuk pengaturannya, saat ini sedang dibahas kementerian [ESDM]," imbuhnya.
Meski saat ini belum mencapai target, Nasri tetap optimis dalam waktu yang singkat selama kurang lebih 4 bulan ini akan tetap mendekati target.
