Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai produktivitas nasional secara umum meningkat. Ini tercermin dari terus naiknya pendapatan per kapita serta jumlah masyarakat kelas menengah.
Pada 2004 pendapatan per kapita berada pada level US$1.177 kemudian naik menjadi US$2.299 pada 2009. "Angka ini naik terus menjadi US$3.592 selama 2012 dan insyaallah pada akhir 2014 bisa mendekati US$5.000," kata SBY dalam pidato kenegaraan jelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-68 RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2013).
Indonesia juga perlu terus meningkatkan kemampuan mengelola perekonomian nasional agar tak mudah terpengaruh gejolak ekonomi global. Sejauh ini, menurut SBY, RI cukup berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai isu internasional seperti fluktuasi harga minyak dunia.
"Pembangunan ekonomi Indonesia ditopang iklim usaha, politik, masyarakat, serta gerakan kewirausahaan lain. Ini tercermin dalam kemampuan kita menjaga anggaran belanja dan defisit fiskal di bawah 3%," ucap SBY.
Presiden mengaku kerap ditanya negara lain soal strategi melindungi perekonomian domestik sehingga bisa mencapai level pertumbuhan antara 5%-6%. Resepnya, kegiatan perekonomian harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dengan tetap memberi ruang ekspansi yang terukur.
Menurut dia, sejauh ini pemerintah telah mendorong pengetatan pasar domestik melalui keep buying strategy. Artinya, kebijakan yang diterapkan harus memperhatikan keterjangkauan konsumsi masyarakat baik dari segi harga maupun pendapatan.
"Strategi pembangunan harus mengedepankan aspek keberlanjutan melalui pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan juga memperhatikan daya dukung alam," tutur SBY.
Berkilas balik pada krisis 2008 - 2009, ada sejumlah pelajaran yang bisa dipetik seperti pentingnya kerja sama antara otoritas fiskal, moneter, dan riil. Forum stabilitas sistem keuangan dinilai menjadi bagian penting dalam misi penyelamatan ekonomi selama periode ini.
Awalnya, forum tersebut hanya terdiri dari pemerintah, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia. Kini Otoritas Jasa Keuangan turut bergabung dan diharapkan bisa semakin menguatkan perekonomian domestik.
