Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat melalui insentif pajak justru diyakini akan berdampak buruk terhadap fiskal negara dalam jangka panjang.
Lana Soelistianingsih, Kepala Ekonom PT Samuel Sekuritas Indonesia, menilai insentif pajak dari pemerintah guna mendorong daya beli masyarakat tersebut tidak efektif, dan justru hanya membuat anggaran fiskal pemerintah menjadi tidak sehat.
“Tingkat pajak [tax rate] kita ini 12,8% lebih kecil dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. Misalnya saja, Vietnam sebesar 14%, lalu
Thailand sebesar 16%. Fiskal negara bisa berdampak buruk dalam jangka panjang nantinya,” tuturnya saat dihubungi, Kamis (15/08/2013).
Menurutnya, pemerintah lebih baik mengatasi tingkat inflasi, yang hingga saat ini tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah. Dia menilai pemerintah belum dapat benar-benar membereskan polemik dari pasokan bahan pangan pokok.
Selain inflasi, lanjutnya, alternatif lain yang bisa diambil pemerintah yakni dengan mempercepat penyerapan belanja modal atau goverment spending, terutama dari sektor infrasktruktur. Adapun, dia juga menyarankan pembenahan dari anggaran subsidi terutama dari bahan bakar minyak.
“Pada intinya, saya berharap pemerintah lebih memikirkan dampak dari kebijakan tersebut secara berkesinambungan, jangan mengambil keputusan hanya untuk kepentingan periode jangka pendek,” jelasnya.