Bisnis.com, JAKARTA—Realisasi pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan masih berlangsung alot. Hingga 2013 realisasi pembangunannya baru berkisar 20-30%.
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan antar Lembaga Pekerjaan Umum (PU) Ruchyat Deni Djakapermana mengungkapkan sejak dicanangkan pada 2010 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 pembangunan infrastruktur pada wilayah perbatasan masih terhitung rendah.
“Dari target pembangunan seluruh infrastruktur kawasan perbatasan, hingga kini baru mencapai sekitar 20% hingga 30%,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (14/8/2013).
Menurutnya, rendahnya capaian tersebut juga nampak dalam pembangunan infrastruktur jalan di 12 provinsi kawasan perbatasan yang masih di bawah 20%.
“Untuk [pembangunan] matra jalan baru sekitar belasan persen,” ungkapnya.
Dia menuturkan kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi terutama karena lemahnya koordinasi antara lembaga pemerintahan yang menangani berbagai bidang pembangunan di wilayah-wilayah terluar Indonesia. Lemahnya koordinasi tersebut, jelasnya, menyebabkan pengembangan wilayah perbatasan tidak menyeluruh.
“Kendala utamanya koordinasi pembangunan antar sektor. Pembangunan jalan misalnya, tidak diikuti dengan pengembangan kawasan, bidang industri, perkebunan dan lain-lain. Jadi tidak cepat tanggap” jelasnya.
Kendati pemerintah melalui Kementerian PU telah meningkatkan jumlah anggaran dari tahun ke tahun, Ruchyat mengungkapkan minimnya jumlah dana juga masih menjadi kendala bagi pembangunan infrastruktur dan juga penyebab tidak berjalannya koordinasi antar lembaga.
