Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kebijakan Paritas Harga Bisa Lemahkan Daya Saing

Bisnis.com, JAKARTA—Rencana kebijakan impor menggunakan paritas harga yang tidak dibatasi oleh kuota dinilai berisiko melemahkan daya saing produk pertanian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA—Rencana kebijakan impor menggunakan paritas harga yang tidak dibatasi oleh kuota dinilai berisiko melemahkan daya saing produk pertanian nasional.

Ketua Dewan Hortikultura Nasional (DKN) Benny Kusbini tidak sependapat dengan kebijakan tersebut. Wacana yang akan ditetapkan mulai tahun depan ini semakin mempertegas bahwa Indonesia sangat bergantung pada impor.

“Dalam jangka pendek memang bisa menyelesaikan masalah, tetapi bagaimana dengan jangka panjang. Sampai kapanpun negara ini tidak bisa mencapai swasembada pangan,” kata Benny saat dihubungi Bisnis, Minggu (21/7/2013).

Benny juga mengkhawatirkan saat pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015.

Bukan tidak mungkin Tanah Air akan diisi oleh bermacam produk impor. Dia menegaskan jangan sampai kebijakan yang akan diputuskan ini hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu.

Pihaknya menuturkan penentuan paritas harga juga harus menyesuaikan dengan tingkat kesejahteraan petani. Selain itu, pemerintah juga harus bertanggung jawab apabila komoditas mengalami penurunan harga.

“Jangan hanya pada saat harga naik saja pemerintah bergerak. Saat harga turun mereka diam saja,” ujarnya.

Pihaknya menambahkan semua pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam pembicaraan kebijakan ini. Selain dari sisi konsumen, pemerintah juga harus memikirkan kesejahteraan petani dan kemandirian pangan.

Benny menjelaskan seharusnya pemerintah mau duduk bersama untuk memecahkan masalah kelangkaan pasokan ini dan menghilangkan ego sektoral. Alih-alih membuka keran impor, pemerintah harus mulai memikirkan peningkatan produktivitas dalam negeri.

Cara yang bisa dilakukan pemerintah antara lain pembenahan infrastruktur, pemberian subsidi kepada petani, dan peningkatan teknologi pangan. Jika anomali cuaca menjadi alasan pemerintah melakukan impor, hal ini masih bisa disiasati.

“Pemerintah bisa membangun glass house dengan biaya Rp250.000 per meter2. Selain itu menyediakan cold room sebagai media penyimpan hasil tani seperti bawang merah dan berbagai buah-buahan,” ujarnya.  (ra).

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper