Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan pekan depan menggelar audit terhadap pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok setelah pimpinan memutuskan mengenai jenis pemeriksaan.
Bahkan, BPK berencana memperluas audit hingga waktu tunggu sandar kapal (waiting time) di samping waktu inap kontainer (dwelling time) yang sedang dikeluhkan pengguna jasa.
Anggota V BPK Sapto Amal Damandari mengatakan tim audit telah dibentuk. Pihaknya pada Senin (22/7) akan memutuskan jenis pemeriksaan, apakah pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
“Setelah jenis audit diputuskan Senin, kami langsung melakukan audit pendahuluan yang memakan waktu kira-kira 10 hari,” katanya kepada Bisnis, Kamis (18/7/2013).
Audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan atas pengelolaan keuangan negara yang menyangkut aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas kinerja atau program entitas yang diperiksa.
Adapun PDTT adalah pemeriksaan eksaminasi (examination), review, atau prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures) di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.
Sapto menjelaskan audit pendahuluan dilakukan guna mendapatkan gambaran umum mengenai program apa saja yang akan diperiksa pada dwelling time maupun waiting time.
Setelah audit pendahuluan rampung, BPK akan melanjutkannya dengan audit terinci yang kemungkinan baru dimulai pasca-Lebaran.
Sapto menuturkan pemeriksaan akan dilakukan terhadap seluruh pemangku kepentingan di Pelabuhan Tanjung Priok, termasuk syahbandar, Otoritas Pelabuhan dan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok.
“Consignee (importir) yang kontainer-kontainernya menumpuk di pelabuhan pun akan kami periksa,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua BPK Hadi Poernomo menyatakan PDTT dilakukan untuk melihat secara menyeluruh dan komprehensif pihak-pihak yang terkait dalam proses pengeluaran barang impor.
Dia berharap audit BPK itu nantinya dapat memberikan rekomendasi yang jitu untuk memperbaiki Tanjung Priok menyusul lamanya dwelling time di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
