Bisnis.com, JAKARTA—Mekanisme harga retail floating untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi relevan diterapkan di tengah proyeksi Indonesia Crude Price (ICP) yang diperkirakan stabil.
Fauzi Ichsan, Kepala Ekonom Standar Chartered Bank, memperkirakan tidak akan terjadi kenaikan tajam harga minyak internasional dalam 2—3 tahun mendatang kendati terjadi konflik di wilayah Timur Tengah.
“Kalau sekarang bicara [teknologi] shale gas [gas serpih], kebutuhan impor ke depannya akan turun. Dalam 7 tahun terakhir saja kebutuhan impor minyak AS turun sekitar 50% karena AS mengarah pada swasembada energi. Melihat kecenderungan begini, harga minyak internasional itu susah naik,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (14/7).
Harga ICP sampai dengan Mei 2013 masih menunjukkan tren yang menurun. Harag rata-rata ICP pada Mei 2013 tercatat sebesar US$99,01/barel atau menurun 10,86% dibandingkan rata-rata Januari 2013 sebesar US$111,07/barel.
Adapun, harga rata-rata ICP Januari sampai Mei 2013 tercatat US$106,51/barel. Dalam APBN-P 2013, asumsi harga rata-rata ICP sepanjang tahun sebesar US$108/barel.
Harga minyak mentah WTI untuk pengiriman Agustus 2013 tercatat sebesar US$105,95/barel atau naik 1%. Sedangkan, harga minyak mentah Brent untuk pengiriman yang sama sebesar US$108,81/barel atau naik 1% juga.
Sementara itu dalam OPEC Basket Price, harga minyak pada Juli 2013 tercatat sebesar US$102,9/barel atau menurun 5,84% dibandingkan harga Januari 2013 yang sebesar US$109,28/barel. Harga minyak dalam OPEC Basket Price sempat mengalami penurunan tajam sejak Februari 2013 kemudian mulai meningkat perlahan pada Mei.
Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan pemberlakuan subsidi tetap akan diberlakukan terlepas dari pergerakan harga ICP.
“Terlepas dari pergerakan ICP, kami mau mengupayakan perbaikan pada keberlanjutan fiskal termasuk pengelolaan subsidi BBM sehingga fiskal ke depan tidak terbebani oleh persoalan yang sama,” ujarnya, Jumat (12/7).
Dia mengatakan pihaknya saat ini tidak hanya mengkaji penerapan harga floating, tetapi jugamekanisme hedging [lindung nilai] dari harga ICP. “Semua mekanisme untuk mengawal [besaran subsidi BBM] tadi mau kami selesaikan,” katanya.
Seperti diketahui, mekanisme hedging akan menanggung selisih harga ICP dari asumsi APBN dan harga patokan hedging dan akan ditanggung oleh pihak asuransi.
Jika kedua mekanisme ini diterapkan, beban yang harus ditanggung konsumen di tingkat retail terhadap pergerakan harga minyak akan lebih ringan.
Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, realisasi subsidi BBM selalu lebih tinggi dari pagu anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk berupaya mengendalikan anggaran subsidi BBM, tidak hanya dari sisi konsumsi, tetapi juga dari sisi supply.
Pada 2011, realisasi subsidi BBM mencapai Rp165,2 triliun atau 127,3% dari pagunya yang sebesar Rp129,72 triliun. Hal tersebut terulang lagi di 2012 di mana realisasi subsidi BBM tercatat Rp211,89 triliun atau 154,2% dari pagunya yang sebesar Rp137,4 triliun. Adapun pada APBN-P 2013, subsidi BBM dianggarkan sebesar Rp199,85 triliun.
