Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mendesak pemerintah memberikan sanksi tegas kepada importir yang sengaja tak mengambil peti kemasnya di lapangan penumpukan setelah mengantongi SPPB.
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Iskandar Zulkarnain mengatakan ada banyak alasan importir lebih memilih menyimpan barangnya di lapangan penumpukan dibandingkan dengan mengambilnya.
“Misalnya gudangnya sudah penuh, jadi lebih baik dia simpan di Priok lagi pula sewanya mungkin lebih murah, kami minta pemerintah tegas, beri sanksi kalau perlu ke importir demikian,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta hari ini, Senin (8/7/2013).
Menurut Iskandar, informasi yang diperoleh menyebutkan total jumlah peti kemas yang sudah mengantongi surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) mencapai 3.864 boks peti kemas.
Hal ini memakan tempat penumpukan sementara (TPS) sehingga tingkat penggunaan lapangan penumpukan (YOR/yield of occupancy ration) di atas 100%.
Iskandar memaparkan dengan kondisi itu, nyatanya barang yang diterima pengguna itu mencapai 15 hari-16 hari bukan 6 hari sebagaimana disebutkan oleh pemerintah. Pemerintah terus menekan dwelling time, proses pengeluaran barang di pelabuhan sampai ke gudang pemilik, dari 6 hari menjadi 4 hari tetapi kini justru mencapai 9 hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
