BISNIS.COM, JAKARTA-Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Sumatra Utara menuntut porsi saham sedikitnya 20% pasca pengambilalihan 100% saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari investor Jepang pada akhir Oktober tahun ini.
Bishuk Siahaan, salah seorang tokoh yang mengklaim ikut membidani kelahiran PT Inalum meminta pemerintah memberikan porsi 20% saham Inalum kepada pemerintah daerah di Sumut.
"Ada 9 daerah dan provinsi yang bersinggungan langsung dengan Inalum ini. Jadi wajar saja membagi saham ke daerah,” katanya di Gedung DPR RI, Senin (1/7/2013).
Bupati Samosir Mangindar Simbolon juga berpendapat sama. “ Waktu pemerintah hanya tiga bulan lagi untuk mengambil Inalum. Saya berpikir sangat wajar bila daerah juga memiliki saham Inalum.”
Pernyataan tersebut juga diamini oleh perwakilan daerah di Sumut, mulai dari Kabupaten Toba Samosir, Kab.Tapanuli Utara, Kab.Humbang Hasundutan, Kab.Simalungun, Kab.Karo, Kab.Dairi, Kab.Asahan, Kab.Batu Bara, Kota Tanjung Balai, serta Provinsi Sumut.
Menjawab hal itu, Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Agus Tjahajana Wirakusumah mengatakan pemerintah saat ini masih fokus dalam usaha mengambil Inalum. “Kalau soal itu belum dibicarakan,” ujar Agus.
Asisten Deputi Migas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bambang Adi Winarso mengatakan pemerintah masih kaji model pembagian saham.
