BISNIS.COM, JAKARTA—Kalangan pengusaha menilai pemerintah seharusnya lebih realistis dalam menetapkan target penerimaan pajak di tengah perekonomian yang belum stabil.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 14 Juni 2013 mencapai Rp384,1 triliun. Angka ini hanya 38,6% dari target APBN Perubahan 2013 sebesar Rp995 triliun.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Anton J. Supit mengatakan masalah perekonomian yang lesu ini menjadi tantangan untuk pengusaha. Pihaknya menginginkan penerimaan pajak ini juga bisa terjaga karena secara tidak langsung akan membawa manfaat.
“Perekonomian yang lesu ini membuat daya beli masyarakat dalam negeri berkurang. Penurunan ini juga berdampak pada pasar internasional yang mengakibatkan kinerja ekspor kian melemah,” kata Anton kepada Bisnis, Selasa (25/6/2013).
Dia mengharapkan pemerintah bisa menghilangkan semua distorsi ekonomi ditengah keadaan ini. “Misalnya, masalah bongkar muat di Tanjung Priok yang mengakibatkan prosesnya menjadi lama. Bahkan, importir sapi membutuhkan proses 30 hari.”
Jika distorsi ini bisa dihilangkan pengusaha bisa mendapatkan penerimaan yang optimal dan perekonomian berjalan lancar.
Hal serupa juga diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi yang menilai pengusaha tidak akan bisa membayar pajak jika mengalami kerugian.
“Selama pengusaha rugi atau untung kecil, mereka tidak bayar pajak. Seperti diketahui harga komoditas banyak yang turun. Banyak perusahaan yang menghentikan ekspansinya karena ketidakpastian ekonomi ini,” ujar Sofjan.
Menurutnya, pemerintah harus menggencarkan upaya ekstensifikasi bagi wajib pajak yang belum membayar dan telah mendapatkan keuntungan tinggi. Selain itu, pemerintah perlu melihat kondisi ekonomi terlebih dahulu sebelum menetapkan target penerimaan pajak.
“Yang wajar saja jangan menargetkan tinggi-tinggi. Pemerintah harus lebih realistis,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
