Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PENERIMAAN PAJAK Pengusaha Minta Pemerintah Realistis

BISNIS.COM, JAKARTA—Kalangan pengusaha menilai pemerintah seharusnya lebih realistis dalam menetapkan target penerimaan pajak di tengah perekonomian yang belum stabil.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com 26 Juni 2013  |  00:27 WIB

BISNIS.COM, JAKARTA—Kalangan pengusaha menilai pemerintah seharusnya lebih realistis dalam menetapkan target penerimaan pajak di tengah perekonomian yang belum stabil.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 14 Juni 2013 mencapai Rp384,1 triliun. Angka ini hanya 38,6% dari target APBN Perubahan 2013 sebesar Rp995 triliun.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Anton J. Supit mengatakan masalah perekonomian yang lesu ini menjadi tantangan untuk pengusaha. Pihaknya menginginkan penerimaan pajak ini juga bisa terjaga karena secara tidak langsung akan membawa manfaat.

“Perekonomian yang lesu ini membuat daya beli masyarakat dalam negeri berkurang. Penurunan ini juga berdampak pada pasar internasional yang mengakibatkan kinerja ekspor kian melemah,” kata Anton kepada Bisnis, Selasa (25/6/2013).

Dia mengharapkan pemerintah bisa menghilangkan semua distorsi ekonomi ditengah keadaan ini. “Misalnya, masalah bongkar muat di Tanjung Priok yang mengakibatkan prosesnya menjadi lama. Bahkan, importir sapi membutuhkan proses 30 hari.”

Jika distorsi ini bisa dihilangkan pengusaha bisa mendapatkan penerimaan yang optimal dan perekonomian berjalan lancar.

Hal serupa juga diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi yang menilai pengusaha tidak akan bisa membayar pajak jika mengalami kerugian.

“Selama pengusaha rugi atau untung kecil, mereka tidak bayar pajak. Seperti diketahui harga komoditas banyak yang turun. Banyak perusahaan yang menghentikan ekspansinya karena ketidakpastian ekonomi ini,” ujar Sofjan.

Menurutnya, pemerintah harus menggencarkan upaya ekstensifikasi bagi wajib pajak yang belum membayar dan telah mendapatkan keuntungan tinggi. Selain itu, pemerintah perlu melihat kondisi ekonomi terlebih dahulu sebelum menetapkan target penerimaan pajak.

“Yang wajar saja jangan menargetkan tinggi-tinggi. Pemerintah harus lebih realistis,” pungkasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pajak kadin apindo dirjen pajak
Editor : Martin Sihombing
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top