BISNIS.COM, JAKARTA--PT Pertamina (Persero) belum dapat membangun kilang minyak dengan menggunakan anggaran sendiri karena besarnya risiko dan investasi untuk membangun industri itu.
Afdal Bahauddin, Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina, mengatakan anggaran perseroan belum cukup untuk membangun kilang di dalam negeri. Pertamina juga tidak dapat menggunakan pinjaman dari pihak lain untuk membangun kilang, karena risiko dan potensi rugi yang sangat besar dari industri kilang minyak.
“Pertamina kalau dari anggaran sendiri masih belum kuat, kami juga tidak mungkin meminjam uang untuk sesuatu yang rugi. Namun kami akan mendukung rencana pemerintah untuk membangun kilang dengan menggunakan dana dari APBN, jadi kami akan memberikan dukungan teknisnya,” katanya di Jakarta, Selasa (25/6/2013).
Afdal mengungkapkan proyek kilang harus dibangun terintegrasi dengan industri hulu minyak bumi dan pemberian insentif dari pemerintah. Dengan begitu, investor akan mendapatkan margin yang ideal dan sesuai dengan keekonomian proyek kilang yang didanainya.
Menurutnya, margin dari industri kilang masih relatif kecil dibandingkan dengan industri migas lainnya. Untuk kilang dengan kapasitas 200.000-300.000 barel per hari, hanya memiliki internal rate of return (IRR) sebesar 6% hingga 8%.
Dengan membangun kilang minyak secara terpadu dengan industri hilir, diyakini dapat mendongkrak IRR dari proyek tersebut. “Investor selalu minta membangun kilang terintegrasi sampai hilir. Kalau terintegrasi, mungkin IRR bisa di atas 12%,” ungkapnya.
Konsep pembangunan secara terpadu dengan industri hilir sebenarnya sudah diajukan oleh Kuwait Petroleum Company dan Saudi Aramco Asia Company Ltd. Selain itu, kedua investor itu juga meminta insentif fiskal dari Pemerintah untuk semakin menaikkan IRR-nya.
Akan tetapi, pembahasan terkait insentif tersebut kerap menjadi ganjalan dalam merealisasikan konstruksi kilang minyak baru. Padahal, jika proyek kilang minyak dibangun dengan menggunakan anggaran negara, maka akan sangat membebani keuangan negara.
Sebelumnya, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan Pemerintah akan lebih fokus untuk membangun kilang dengan dana dari APBN. Hal itu dikarenakan insentif yang diminta oleh Kuwait Petroleum Company dan Saudi Aramco Asia Company Ltd dianggap berlebihan.
“Untuk kilang sudah tegas kami hitung dan [insentif] itu kebanyakan. Pokoknya kalau mereka tidak mengubah posisinya, akan berat bagi kami untuk memenuhi permintaan mereka. Jadi nanti kami dorong kilang yang dibangun dengan dana dari APBN,” tuturnya.
Selain itu, permintaan tax holiday selama 30 tahun untuk kilang dengan kapasitas 300.000 barel tersebut juga dianggap terlalu lama. Alasannya, ketentuan mengenai tax holiday di dalam negeri diberikan paling lama 10 tahun.
Untuk kilang yang akan digarap bersama Kuwait Petroleum Company dan Saudi Aramco Asia Company memiliki nilai investasi masing-masing sekitar US$9 miliar. Awalnya, proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2018.
Adapun kilang yang dibangun dengan dana APBN sebelumnya ditargetkan tahun ini sudah selesai proses rekayasa dasarnya, tetapi kemudian targetnya diubah menjadi hanya penyelesaian studi kelayakannya. Anggarannya pun ikut berubah dari yang semula Rp250 miliar menjadi hanya Rp17 miliar.
Sepanjang 2012, Pertamina mengimpor minyak mentah untuk diolah di kilang yang ada di dalam negeri sebanyak 98,21 juta barel. Volume itu setara dengan 33% dari keseluruhan pasokan minyak mentah yang diolah kilang Pertamina, yakni sebanyak 298,79 juta barel, sementara 67% sisanya atau sekitar 200,58 juta barel berasal dari minyak mentah domestik.
