BISNIS.COM, JAKARTA -- PT Pelabuhan Indonesia II (Indonesia Port Corporation/IPC) cabang Tanjung Priok akan menyeleksi ulang perusahaan mitra PLP kargo impor jenis breakbulk atau nonpeti kemas di pelabuhan tersebut menyusul adanya keluhan pengguna jasa yang terbebani biaya tinggi logistik dari kegiatan itu.
General Manager Pelabuhan Tanjung Priok Ari Henryanto mengatakan segera mengundang asosiasi pelaku usaha terkait, termasuk perusahaan mitra pindah lokasi penumpakan (PLP) yang beroperasi dermaga konvensional (terminal 2 dan 3) Pelabuhan Tanjung Priok untuk membicarakan hal ini.
“Dalam waktu dekat, mudah-mudahan (bisa dalam pekan ini) kita lakukan pembahasan bagaimana idealnya menata aktivitas PLP kargo impor breakbulk di dermaga konvensional tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (24/6).
Dia mengatakan Pelindo II Tanjung Priok selama ini tidak berkecimpung langsung dalam bisnis PLP di dermaga konvensional itu. “Kami fokus pada percepatan bongkar muat di dermaga, dan tidak masuk dalam bisnis itu (PLP),” tuturnya.
Namun, sambungnya, menyusul adanya keluhan tingginya biaya logistik dari kegiatan PLP breakbulk di pelabuhan Priok akan ditindaklanjuti dengan membuat aturan main yang lebih tegas, termasuk menata ulang struktur dan jenis tarif atas kegiatan itu.
“Termasuk melakukan seleksi ulang mitra PLP yang ada saat ini akan kami lakukan, tetapi kami akan terlebih dahulu menerima masukan dari asosiasi terkait di pelabuhan Priok,” paparnya.
Ari mengatakan semua pelaku usaha di Pelabuhan mestinya mendukung efisiensi logistik dan kelancaran arus barang seiring program modernisasi Pelabuhan Tanjung Priok.
”Semua pihak harus mendukung, jangan sampai ada tarif-tarif yang tidak wajar sebab ini sangat membenai pengguna jasa pelabuhan,” paparnya.
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Sofian Pane, mengatakan pihaknya merespon positif uapaya penataan kegiatan PLP kargo impor di pelabuhan Priok itu dengan semangat untuk menekan biaya logistik.
M. Qadar Zafar, Ketua Forum Pengusaha Pengurusan Jasa Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok, sebelumnya mengatakan pengguna jasa pelabuhan mengeluhkan banyak munculnya biaya siluman yang dibebankan kepada pemilik barang dari kegiatan perpindahan kargo impor jenis itu yang selama ini dilaksanakan.
Pasalnya, ujar Qadar, mitra PLP yang tidak memiliki lapangan dan gudang di lini 2 Pelabuhan Priok hanya berperan sebagai broker dengan meraup keuntungan akibat terbatasnya lahan penimbunan di sisi dermaga atau lini satu.
