BISNIS.COM, JAKARTA--Pengendalian subsidi energi harus menjadi tanggung jawab masyarakat melalui penghematan konsumsi dan bukan semata-mata menjadi urusan pemerintah saja.
“Pemerintah harus memberi pengetahuan ke masyarakat bahwa energi itu mahal sehingga kalau dapat subsidi, ya dihemat,” ujar Pengamat Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa kepada Bisnis, Minggu (22/6).
Jika berkaca pada 2009, beban subsidi energi terhadap APBN selalu meningkat, baik dari segi alokasi anggaran maupun komposisinya terhadap total belanja negara.
Pada 2009, realisasi anggaran untuk subsidi energi mencapai Rp94,6 triliun atau 10,1% dari total belanja negara. Baik jumlah maupun komposisi realisasi anggaran, subsidi energi terus bertambah hingga 2012. Realisasi subsidi energi pada 2012 mencapai Rp306,48 triliun atau 20,6% dari total belanja negara.
Dalam APBN-P 2013, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp299,83 triliun dengan komposisi 17,4% dari total anggaran.
Laju kebutuhan anggaran subsidi listrik memang tidak sebesar subsidi BBM. Pada 2012, anggaran yang dikeluarkan untuk subsidi listrik mencapai Rp94,6 triliun atau melonjak hampir 2 kali lipat dibandingkan 2009 yang sebesar Rp49,5 triliun.
Adapun, anggaran yang dikeluarkan untuk subsidi BBM pada 2012 mencapai Rp211,89 triliun atau melonjak hampir 5 kali lipat dari 2009 yang hanya sebesar Rp45 triliun.
Pada APBN-P 2013, subsidi listrik dialokasikan sebesar Rp99,98 triliun, sedangkan subsidi BBM sebesar Rp199,85 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan pemerintah berupaya mengurangi konsumsi BBM bagi PLN untuk mengurangi beban subsidi listrik yang ditanggung pemerintah.
"PLN sudah saya larang sejak 1,5 tahun lalu untuk membangun pembangkit baru yang menggunakan BBM [pembangkit listrik tenaga diesel/PLTD],” ujarnya seusai mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, Jumat (21/6) malam. Meski begitu, sampai sekarang BBM masih menjadi sumber energi ketiga terbesar bagi PLN.
