Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

TANJUNG PRIOK: Importir Desak Penertiban Relokasi Kargo Breakbulk

BISNIS.COM, JAKARTA - Importir mendesak relokasi kargo impor jenis breakbulk/ nonpeti kemas di dermaga konvensional (terminal 2 dan 3) Pelabuhan Tanjung Priok ditertibkan dengan memberlakukan tarif tunggal untuk menghapuskan biaya-biaya siluman.
Akhmad Mabrori
Akhmad Mabrori - Bisnis.com 20 Juni 2013  |  20:44 WIB

BISNIS.COM, JAKARTA - Importir mendesak relokasi kargo impor jenis breakbulk/ nonpeti kemas di dermaga konvensional (terminal 2 dan 3) Pelabuhan Tanjung Priok ditertibkan dengan memberlakukan tarif tunggal untuk menghapuskan biaya-biaya siluman.

Wakil Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengatakan Pelindo II juga mesti berani menindak mitra perusahaan pindah lokasi penumpukan (PLP) di pelabuhan itu yang terbukti memungut tarif  di luar ketentuan SK Direksi Pelindo II.

Dia mengatakan komponen biaya PLP breakbulk di Tanjung Priok sebelumnya diatur melalui kesepakatan antara asosiasi pengguna dan penyedia jasa di pelabuhan itu, serta diketahui Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Manajemen Pelindo II Tanjung Priok, pada 15 Juli 2011.

“Kesepakatan itu hanya berlaku selama 1 tahun (hingga 15 Juli 2012). Dan sampai kini belum ada evaluasinya, sehingga dilapangan muncul biaya-biaya liar, khususnya untuk receiving dan dellivery-nya” tutur Taufan, Kamis (20/6/2013).

Idealnya, kata Taufan, pengajuan relokasi kargo impor jenis breakbulk dari pelabuhan Tanjung Priok yang belum mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB) kepada kantor Bea dan Cukai setempat juga melibatkan persetujuan atau rekomendasi perusahaan bongkar muat (PBM) yang melaksanakan pembongkaran atau pemuatan kargo itu.

“Untuk pelayanan dari relokasi ini mesti diketahui oleh PBM selain pengajuan dari terminal asal ke Bea dan Cukai, karena kalau tidak bila ada kerusakan kargo itu PBM lepas tangan,” paparnya.

Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta, Juswandi Kristanto mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan supaya pengaturan relokasi yang dilakukan oleh mitra PLP juga mendapatkan referensi dari perusahaan bongkar muat (PBM) mengingat kargo tersebut belum clearance sehingga jika terjadi kerusakan masih menjadi tanggung jawab PBM.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

peti kemas tanjung priok bongkar muat kargo breakbulk
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top