BISNIS.COM, JAKARTA--Proyek kemitraan pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP) dinilai tidak layak karena seluruh peserta tender masih harus melengkapinya dengan studi kelayakan yang memadai dan mendukung.
"Hampir semua 'list project' PPP pemerintah tak feasible," kata Managing Director PT Nusantara Infrastrukture Tbk, Bernardus Djonoputro menjawab pers usai Nusantara Dialogue Series 7 : Innovation and New Frontier in Infrastructure di Jakarta, Kamis (16/5)
Dialog itu diselenggarakan atas kerja sama dengan The Australian Trade Commission (Austrade).
Menurut Bernadus, peserta tender proyek infrastruktur berskema PPP masih harus melengkapinya dengan studi kelayakan yang memadai. "Ini perlu waktu dan biaya tersendiri sehingga realisasinya masih cukup lama.".
Padahal, lanjutnya, di tengah situasi ketertinggalan infrastruktur Indonesia saat ini, maka seharusnya ada percepatan.
Oleh karena itu, dia mengusulkan, perlu adanya semacam lembaga terpusat yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memfasilitasi terwujudnya proyek-proyek PPP itu. "Ya, ada semacam PPP Center lah." (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
