BISNIS.COM, JAKARTA--Kegiatan pelabuhan terancam lumpuh menyusul adanya ancaman perusahaan bongkar muat (PBM) anggota asosiasi perusahaan bongkar muat Indonesia (APBMI) melakukan setop operasi secara nasional pada seluruh pelabuhan umum di Indonesia pada 3 Juni 2013 dengan alasan menolak monopoli PT Pelindo pada kegiatan jasa kepelabuhanan saat ini.
Hal itu dituangkan dalam fakta integritas yang ditandatangani 36 DPW dan DPC Pengurus APBMI di seluruh Indonesia bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APBMI 2013, di Jakarta hari ini (14/5).
Rakernas tersebut di buka Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R.Mamahit dan juga dihadiri perwakilan dari Kadin Indonesia, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA ), PT Pelindo II dan Organda Angkutan Pelabuhan Tanjung Priok.
Dirjen Kemenhub Bobby R.Mamahit, mengatakan, pihaknya akan berupaya memediasi semua persoalan yang dialami oleh PBM anggota APBMI dan PT Pelindo I-IV, dan diharapkan sebelum 3 Juni 2013 sudah dicapai sistem kemitraan yang lebih baik antara Pelindo selaku BUP dengan PBM di pelabuhan.
“Kami optimistis komunikasi masih bisa dilakukan sehingga aksi setop operasi oleh PBM secara nasional itu tidak perlu terjadi. Saya akan turun langsung soal ini, sebab dampaknya akan sangat merugikan perekonomian nasional jika mogok itu (PBM) benar-benar terjadi,” ujarnya usai membuka Rakernas tersebut.
Bobby mengatakan, sesuai amanat UU No:17/2008 tentang Pelayaran, pada pasal 32 di sebutkan kegiatan bongkar muat bisa efisien jika dilaksanakan oleh PBM yang didirikan khusus untuk itu.
Sebab, kata dia, produktivitas bongkar muat di suatu pelabuhan sangat menentukan efisiensi atau tidaknya aktivitas logistik.
Dia menambahkan, UU 17/2008 tentang Pelayaran telah secara tegas menjamin keberadaan PBM di pelabuhan, dan jika Badan Usaha Pelabuhan (BUP)/Pelindo ingin melakukan pekerjaan tersebut tetap harus memiliki izin khsusu untuk itu.
“Namun semestinya peran swasta dalam kegiatan jasa kepelabuhanan tetap bisa berjalan meskipun BUP Pelindo bisa melakukan bongkar muat. Semangatnya jangan ada monopoli agar tercipta kompetisi dan transparansi pelayanan di pelabuhan,”tandasnya.
Kemenhub, kata dia, juga sudah mengintruksikan kepada seluruh Kepala Otoritas Pelabuhan maupun Kepala Syahbandar di seluruh pelabuhan umum yang dikelola Pelindo I-IV untuk mengawasi pemberlakuan tarif jasa kepelabuhanan di pelabuhan-pelabuhan itu.
“Saya instruksikan juga agar aparat Kemenhub di pelabuhan bersikap netral terkait hubungan kemitraan antara BUP dan PBM. Saya kumpulkan hari ini juga semua OP dan KSOP di seluruh Indonesia untuk membahas penyelesaian persoalan ini,” paparnya.
Ketua Umum DPP APBMI Bambang Ketut Rachwadi, mengatakan Pemerintah mesti menghentikan aksi brutal BUMN Pelindo saat ini yang semakin arogan memonopoli kegiatan jasa kepelabuhanan.
“Banyak anggota kami yang sudah gulung tikar karena market bongkar muatnya di rebut oleh Pelindo,” ujarnya.
Dia mengatakan, PBM anggota APBMI di seluruh Indonesia sudah bertekad tetap melakukan aksi setop operasi pada 3 Juni 2013 dengan tuntutan menolak monopolistik Pelindo I-IV pada kegiatan jasa kepelabuhanan di tanah air.
“Kami (PBM) sudah lelah berteriak-teriak tetapi Pelindo seolah tidak mau merespon keluhan kami. Untuk itu kami berharap pemerintah turun tangan,” tuturnya.
Bambang mengungkapkan, setop operasi yang akan dilakukan pada 3 Juni 2013 itu yakni, PBM anggota APBMI tidak akan melayani kegiatan bongkar muat di seluruh pelabuhan Indonesia, dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
Menanggapi ancaman setop operasi PBM anggota APBMI itu, Dirut Pelindo II/IPC, RJ Lino mengatakan Pelindo II tetap menjamin kegiatan bongkar muat di cabang-cabang pelabuhan yang di kelola BUMN itu tetap akan berjalan seperti biasa.
“Saya tidak mau menanggapi mogok mereka (PBM), yang jelas Pelindo siap mengerjakannya dan saya optimistis bongkar muat tetap berjalan normal,” ujarnya.
Lino menegaskan, Pelindo telah diamanatkan dalam UU No:17/2008 agar berperan sebagai operator, atau dengan kata lain bisa juga mengerjakan kegiatan bongkar muat di pelabuhan yang diusahakannya sendiri.
“Kalau Pelindo yang mengerjakan itu (bongkar muat) saya jamin biaya logistik akan bisa lebih murah dari saat ini,” katanya.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik, Carmelita Hartoto justru mengingatkan bahwa saat ini banyak perusahaan PBM yang sudah gulung tikar. “Kadin menerima laporan ini, dan jumlah PBM di pelabuhan terus berkurang,” ujarnya.
Carmelita yang juga Ketua Umum DPP INSA itu juga meninyalir ada grand design dari BUMN Jasa Kepelabuhanan untuk menguasai bisnis di pelabuhan.
“Padahal seharusnya BUMN itu harus menjadi mitra usaha, fasilitator swasta untuk melindungi asset Negara,” ujarnya.
Dia juga menyesalkan adanya upaya-upaya pihak tertentu di Indonesia yang membelokkan agenda sistem logistik nasional (Sislognas) dengan konsep lain yang padat dengan kepentingan asing.
“Padahal Sislognas itu kan di susun bersama yang melibatkan para peneliti dan akademisi, tetapi kini implementasinya justru terhambat,” ujar dia.(yop)
