EITI Catat Transparansi Pertambangan Masih Lemah

BISNIS.COM, JAKARTA – Laporan pertama transparansi penerimaan industri ekstraktif (Extractive Industries Transparancy Initiative/EITI) mencatat partisipasi sektor pertambangan masih lemah dalam mentransparansikan kontribusi mereka.
Amri Nur Rahmat
Amri Nur Rahmat - Bisnis.com 09 Mei 2013  |  19:48 WIB

BISNIS.COM, JAKARTA – Laporan pertama transparansi penerimaan industri ekstraktif (Extractive Industries Transparancy Initiative/EITI) mencatat partisipasi sektor pertambangan masih lemah dalam mentransparansikan kontribusi mereka.

Laporan rekonsoliasi tersebut mencatat penerimaan pajak penghasilan pertambangan sebesar Rp2,93 triliun atau sekitar US$282 juta lebih dari yang dilaporkan dibayar oleh perusahaan pertambangan. Hal ini disebabkan terdapat dua perusahaan yang tidak menindaklanjuti permintaan Rekonsoliator atas pembayaran pajak pada 2007 dan 2008 yang seharusnya dilakukan pada 2009. Kedua perusahaan tersebut adalah anak perusahaan dari BUMI Resources.

Kelemahan yang dicatat oleh EITI adalah pengelolaan informasi pertambangan di Instansi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba). Terdapat perbedaan antara angka royalti yang dibayarkan oleh perusahaan dan yang diterima di kas negara. Angka yang tercatat sebesar US$727juta. Setelah Rekonsoliator memeriksa di Ditjen Minerba angka yang ada justru menyusut sebesar US$54juta.

Laporan EITI merupakan sebuah laporan yang memaparkan transparansi mengenai industri-industri ekstraktif antara lain minyak dan gas bumi  (migas) serta mineral dan batubara (minerba). Laporan ini pertama kali menyajikan detail atas pajak penghasilan dan kontribusi royalti atas sektor  minerba.

“Sektor ekstraktif di Indonesia dan jumlah pendapatan yang dihasilkan telah lama menjadi kontrovesi karena tidak mendetail untuk masyarakat,” ujar Emi Perdanahari, Ketua Sekretariat Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia, di media rilis, Jakarta (8/5/2013).

Laporan EITI ini untuk memaparkan pembayaran setiap perusahaan yang menjadi hak daerah. Sebelumnya, informasi pendapatan daerah tersebut belum tersiar ke masyarakat karena pelaporannya tidak berada dalam satu laporan bersama dengan total yang disetorkan pemerintah pusat. Direktur Eksekutif Indonesa Coal Mining Association – Asosiasi Penambang Batubara Indonesia (ICMA-APBI) Supriatna Suhala mengatakan laporan pertama ini memberikan kejelasan industri pertambangan pada publik.

“Laporan ini memberi kejelasan kontribusi sektor pertambangan. Di samping itu, sektor pertambangan juga harus memperhitungkan adanya multiplier effect yang akan mengangkat nilai total dan kontribusi,” ujarnya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
migas, pertambangan, minerba, eiti

Sumber : Inda Marlina

Editor : Others

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top