BISNIS.COM,JAKARTA – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) akan menggelar demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota pada pertengahan Mei sebagai bagian dari perjuangan penerbitan RUU Perlindungan & Pemberdayaan Petani.
"Kami akan menggelar aksi demontrasi setelah reses DPR, sekitar 12 Mei. Ada 10.000 orang yang berunjuk rasa di DPR," ujar Sutrisno Iwantono, Ketua Harian HKTI, Selasa (30/4).
Dia menjelaskan HKTI terus memperjuangkan asuransi pertanian dan bank petani masuk dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
“RUU sudah ada dan sekarang lagi negosiasi di DPR. Banyak aspirasi dari HKTI yang tidak ditampung, terutama soal asuransi dan bank khusus petani. Oleh karena itu, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus selesai dan diterbitkan tahun ini,” ujarnya.
Terkait dengan peringatan ulang tahun HKTI ke-40, BPN HKTI menggelar diskusi nasional bertema RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Sabtu (27/4).
Dia menegaskan asuransi pertanian wajib diterapkan sehingga risiko kerugian petani saat gagal panen bisa dilindungi. Di negara lainya yang agribisninya maju, seperti Thailand risiko pertanian dikover. Dalam hal ini, negara yang membayar premi asuransi.
HKTI, ujar Sutrisno, juga ngotot agar dibentuk bank petani, khusus melayani kepentingan petani dan bukan bank yang ditugaskan melayani petani seperti sekarang. Hal itu karena kepentingan petani tidak bisa diakomodasi sepenuhnya oleh bank yang ada.
“Jadi, HKTI tidak sependapat dengan bank ditugaskan khusus untuk melayani petani. Namun, kami minta dibentuk Bank Petani,” tegasnya.
Benny Pasaribu, Sekjen HKTI, menjelaskan bank yang ada terbukti tidak bisa maksimal melayani kepentingan petani. Oleh karena itu, sambungnya, harus dibentuk Bank Petani.
“Kenapa tidak bisa diambilkan dari APBN untuk membentuk Bank Petani. Dana APBN untuk kasus Bank Century bisa dicairkan. Kami terus menuntut dibentuk Bank Petani. Di Thailand saja bisa,” ungkapnya.
Menurut Sutrisno, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mendesak diterbitkan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani, kegairahan produksi, dan memberikan keuntungan konsumen karena harga stabil yang terjangkau.
Dengan demikian, sambungnya, petani tidak lagi terombang ambing oleh kepentingan pedagang dan importir. Kasus kenaikan harga bawang putih dan bawang merah, karena komoditas itu dikontrol oleh belasan importir.
“Indonesia impor 95% kebutuhan bawang dan petani hanya memproduksi 5%. Hal itu karena tidak ada kegairahan petani untuk memproduksi dan harga selalu jatuh gara-gara bawang impor. Sebaliknya, petani selalu tidak bisa menikmati keuntungan saat harga komoditas naik,” tegasnya.
11 Poin Krusial Usulan HKTI dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
1.Terjaminnya kedaulatan dan kemandirian petani
2. Terjaminnya peningkatan kemampuan dan kapasitas petani dalam berusaha tani
3. Terjaminnya ketersediaan sarana dan prasarana usaha tani
4. Jaminan harga dan pasar bagi produk pertanian
5. Terbangunnya badan usaha milik petani dalam wadah koperasi
6. Adanya bank khusus bagi petani yang didukung oleh lembaga keuangan lain
7. Perlindungan gagal panen dalam bentuk asuransi
8. Perlindungan dari banjirnya komoditas impor melalui mekanisme tariff yang tepat
9. Kepastian hukum bagi usaha tani
10. Keikutsertaan organisasi tani dalam perumusan kebijakan pembangunan dan implementasinya
11. Jaminan ketersediaan informasi
