BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah Indonesia diminta mendukung lahirnya Deklarasi PBB Hak Asasi Petani terkait dengan masih lemahnya perlindungan terhadap petani dan masyarakat adat, hingga berujung kriminalisasi. Rencananya, proses deklarasi itu akan dibicarakan di level pemerintah pada Juli 2013.
Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan Indonesia adalah negara yang sangat berkepentingan untuk mendorong deklarasi hak terhadap petani. Menurutnya, hal itu terkait dengan minimnya perlindungan hak asasi pada kelompok tersebut selama ini.
"Hal tersebut semakin urgen mengingat maraknya aksi kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat di Indonesia," kata Iwan dalam keterangan pers di Jakarta yang dikutip pada Sabtu, (27/4)
KPA mencatat sedikitnya tiga orang petani dari Serikat Petani Sriwijaya di Palembang, Sumatra Selatan, sedang menjalani proses pengadilan dan dua orang masyarakat adat Sambawa, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara telah ditangkap paksa. Penangkapan itu terkait dengan upaya untuk memperoleh kembali hak-hak masyarakat terhadap sumber kekayaan alam.
Oleh karena itu, sambung Iwan, KPA mengajak pelbagai elemen untuk mendorong lahirnya deklarasi tersebut. Pada Oktobter lalu, Dewan HAM PBB memutuskan untuk membentuk kelompok kerja antarpemerintah untuk menyiapkan rancangan deklasari hak asasi petani.
Dokumen ini adalah kelanjutan dari Deklarasi Hak Asasi Petani, Laki-Laki dan Perempuan, hasil dari Konferensi Internasional Hak Asasi Petani di Jakarta pada tahun 2008. Dalam sesi ke-21 tersebut, respon positif datang dari negara-negara berkembang, seperti Kuba dan Thailand, Indonesia dan negara Asia lainnya. (if)
.jpg?w=300&h=221)
