BISNIS.COM,JAKARTA—Pemerintah masih mempertimbangkan penaikan harga BBM bersubsidi bagi seluruh konsumen jika risiko kebijakan 2 harga dinilai terlalu besar.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah tidak akan mengambil opsi kebijakan 2 harga (dual pricing) jika kajian teknis menunjukkan opsi tersebut tidak mungkin diterapkan.
“Apa mungkin secara teknis di lapangan diberlakukan sistem 2 harga? Kalau memang tidak memungkinkan, risikonya terlalu besar, tidak mungin pemerintah pilih,” katanya, Jumat (26/4).
Dia menjelaskan opsi 2 harga bertujuan menerapkan secara riil aturan dalam Undang Undang yang menyatakan subsidi BBM diberikan pada masyarakat yang tidak mampu.
Pemerintah rencananya hanya mengurangi subsidi BBM bagi masyarakat yang mampu, sedangkan subsidi bagi masyarakat tidak mampu dipertahankan hingga kemampuan ekonomi mereka membaik.
SBY memaparkan opsi lain yang dipertimbangkan adalah penaikan harga BBM bersubsidi yang berlaku bagi semua jenis konsumen. Namun, tegasnya, kebijakan opsi tersebut harus disertai pemberian bantuan langsung bagi masyarakat miskin.
“Itu opsi yang tersedia dan saya akan putuskan dalam waktu dekat setelah tim laporkan secara resmi pada saya hasil pengujian di lapangan,” kata Presiden.
“Ini bukan sekedar putuskan saja A atau B, kita sudah memilih opsi, tetapi saya tahu implikasinya pada saudara kita yang miskin dan tidak mampu.”
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah masih menunggu laporan Kementerian ESDM tentang kajian teknis lapangan penerapan kebijakan 2 harga.
“Tunggu laporan, laporannya Pak Wacik nanti. Kita tunggu laporan akhirnya,” ujarnya.
Menteri ESDM Jero Wacik dijadwalkan memberikan laporan studi penerapan kebijakan dual price di lapangan kepada Presiden dalam Presiden 2 hari ke depan.
