BISNIS.COM,JAKARTA--Pemerintah segera merampungkan pembangunan 48 unit solar packed dealer untuk nelayan (SPDN) guna meningkatkan ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan.
Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad mengatakan saat ini terdapat 291 unit SPDN di seluruh Indonesia.
Jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan target yang dicanangkan pada 2003, yakni sebanyak 1.260 unit SPDN.
"Ini masih sangat kecil. Tapi ada 48 unit SPDN yang dalam proses pembangunan multiyears 2012-2013," ujarnya dalam diskusi 'Masyarakat Kepulauan: Tantangan dan Permasalahannya' di Kementerian KKP, Kamis (02/05).
Sudirman menuturkan pembangunan 48 SPDN baru tersebut sedang memasuki tahap fisik dan menunggu perijinan Pertamina terkait operasionalisasi stasiun pengisian bahan bakar nelayan tersebut.
"BBM untuk nelayan harus kita dorong terus, kalau tidak nelayan akan terpuruk," katanya.
Saat ini, lanjutnya, dari 291 unit SPDN yang tersedia, sebanyak 260 unit atau 89% beroperasi dengan baik. Namun, terdapat 31 unit SPDN atau 11% yang tidak beroperasi.
Sudirman mengungkapkan minimal Indonesia memiliki 808 unit SPDN sesuai dengan jumlah pelabuhan perikanan yang tersebar di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Tanah Air. Untuk mengupayakan hal tersebut, Kementerian KKP mengalokasikan dana sebesar Rp45 miliar pada tahun anggaran 2012 lalu.
Menurutnya, jumlah SPDN harus terus ditambah. Pasalnya, tanpa ketersediaan SPDN, nelayan kecil terpaksa membeli solar dengan harga 30% lebih mahal, bahkan hingga 300% lebih mahal dari harga BBM bersubsidi.
Selain mendorong pembangunan SPDN, pemerintah juga berupaya menginisiasi konversi bahan bakar dari BBM ke gas guna mengurangi ketergantungan nelayan pada solar.
Pada kesempatan yang sama, Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik mengatakan terbatasnya akses BBM untuk nelayan merupakan paradoks kepulauan Indonesia.
Dari proyek SPDN 2011-2012, lanjutnya, kurang dari 30% yang beroperasi. Sisanya belum selesai dibangun, terkendala modal dan perizinan, bahkan dibatalkan.
"Target lebih dari 500 unit SPDN/SPBM di 2015 sulit tercapai. Akibatnya, akses BBM bagi nelayan terbatas," kata Riza.
Riza menambahkan rencana penaikan harga BBM bersubsidi juga menjadi tantangan, terutama bagi nelayan kecil di Indonesia.
Sementara itu, pengamat perikanan dan ilmu kelautan dari IPB Indra Jaya mengatakan penyediaan infrastruktur produksi dan pascapanen, termasuk penyediaan SPDN, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi nelayan.
Indra menambahkan dana kompensasi dari rencana penaikan harga BBM bersubsidi seharus juga dialokasikan untuk nelayan. Arahnya untuk meningkatkan kemampuan kolektif berproduksi, mendorong dan meningkatkan diversifikasi dan mutu produk olahan, serta mendorong sistem logistik dan distribusi pemasaran ikan.
"Misalnya dana kompensasi itu dikasih ke koperasi nelayan, katakan Rp1 miliar. Ini bisa memperkuat modal mereka untuk meningkatkan produktivitas kolektif," ungkap Indra.
