BISNIS.COMJAKARTA--Penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dianggap tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan solar yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.
Iwa Garniwa, ketua pengkajian energi Universitas Indonesia, mengatakan penambahan kuota volume BBM subsidi hanya akan menyelesaikan persoalan kelangkaan jangka pendek. Pemerintah harus mencari tahu penyebab utama dari kurangnya kuota solar di beberapa daerah yang berdampak pada antrian di sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Kalau nambah kuota kan jangka pendek, dari yang langka ditambah kuotanya agar tidak langka. Harus ada penyelesaian untuk kepentingan jangka panjang dari masalah kelangkaan ini,” katanya saat dihubungi di Jakarta hari ini, Kamis (25/4/2013).
Penambahan kuota BBM subsidi yang akan diajukan Pemerintah dianggap sebagai hal yang aneh, karena saat ini baru memasuki awal kuartal 2-2013. Hal itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai perencanaan kuota volume BBM subsidi yang dihitung pemerintah sebelumnya.
Iwa mengungkapkan pemerintah harus mengkaji apakah perencanaan kuota BBM subsidi untuk daerah telah berjalan dengan baik. Hal itu diperlukan untuk mengetahui apakah ada kebocoran dalam pendistribusian dan lonjakan konsumsi BBM subsidi menjelang pemberlakuan kebijakan dua harga yang berbeda untuk solar dan premium.
Menurutnya, kelangkaan dapat diminimalkan dengan perencanaan yang merekam kebutuhan dan pasokan BBM subsidi di tiap-tiap daerah. Dengan begitu, Pemerintah dan Pertamina dapat mengantisipasi kelangkaan dengan penambahan pasokan dan cadangan BBM subsidi di daerah.
Selain itu, Iwa juga meminta pemerintah memperhatikan sistem distribusi BBM subsidi saat ini. Menurutnya, kebocoran yang terjadi saat pendistribusian kerap menjadi biang keladi dari kelangkaan BBM subsidi.
Sistem teknologi informasi (TI), lanjut Iwa, harus segera diterapkan untuk mengawasi pendistribusian BBM subsidi. “Sistem TI sangat diperlukan untuk mencatat kebutuhan dan pasokan BBM subsidi di daerah. Selama ini kan data itu susah dan bahkan ada daerah yang tidak memiliki catatan itu,” jelasnya.
Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar mengatakan kelangkaan yang terjadi saat ini disebabkan pemerintah melakukan pengendalian konsumsi BBM subsidi tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak dapat melakukan aktivitasnya karena tidak mendapatkan BBM.
“Pemerintah dan BPH Migas harus serius menginventarisir kelemahan distribusi yang terjadi. Jika memang pasokan kurang, maka pemerintah harus mengambil solusi. Begitupun jika terjadi penyimpangan, maka harus segera ditindak dan diberikan sanksi yang tegas kepada pelakunya,” jelasnya.
Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan Pemerintah telah memutuskan untuk menggunakan cadangan solar bulan depan untuk memenuhi kebutuhan solar saat ini. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi kelangkaan solar dan antrian kendaraan di dekat SPBU.
“Saya dan Pak Hatta [Menko Perekonomian Hatta Rajasa] sudah putuskan jatah yang bulan depan diberikan sedikit untuk saat ini. Mulai kemarin sore sudah dijalankan itu, digelontorkan untuk solar subsidi. Saya minta Polisi untuk mengawasi SPBU,” tuturnya.
Penggunaan cadangan solar bulan depan itu akan dilakukan sampai pemerintah menetapkan kebijakan dua harga untuk BBM bersubsidi berlaku. “Kalau ada harga baru nanti mekanismenya akan kembali normal, karena ada harganya sekian, tetapi kami akan amati terus,” ungkapnya.
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) memastikan ketersediaan solar bersubsidi di SPBU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Solar itu nantinya akan diprioritaskan untuk konsumen yang berhak sesuai Permen ESDM No.1/2013 dan Permen ESDM No.12/2012.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, karena pasokan solar bersubsidi aman. Pertamina bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk mengamankan penyaluran solar bersubsidi agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Direktur Pemasaran dan Tata Niaga Pertamina Hanung Budya.
Hanung menegaskan antrean yang terjadi di dekat SPBU bukan disebabkan stok ataupun distribusi Pertamina. Kondisi stok solar saat ini menurutnya, lebih dari cukup dan sangat aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
