BISNIS.COM, JAKARTA—PT Angkasa Pura I (AP I) menyatakan pembahasan masalah lahan Bandara Juanda Surabaya saat ini sedang dibahas di Kementerian Pertahanan dan Kantor Wakil Presiden RI.
General Manager Bandara Juanda Surabaya Trikora Harjo menjelaskan pihaknya bersedia bila lahan Bandara Juanda dijadikan aset milik PT Angkasa Pura I melalui mekanisme penyertaan modal negara.
Trikora menyatakan saat ini izin mengenai pengalihan aset berupa lahan Bandara Juanda Surabaya sedang diproses di Kementerian Pertahanan dan Kantor Wakil Presiden.
“Tanah bandara atas nama TNI AL dan keputusan dari Pemerintah apakah dari TNI AL disertakan sebagai modal negara. Kita siap saja yang penting demi nusa dan bangsa," ujarnya di Jakarta, Senin (22/4).
Dia menjelaskan lahan yang dimiliki TNI AL di Bandara Juanda Surabaya seluas 93.000 meter dan pada awalnya Bandara Juanda digunakan sebagai bandara militer.
Dia menambahkan karena tingginya permintaan penerbangan maka pemerintah melalui keputusan tiga Menteri yaitu Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Keuangan untuk menggunakan Bandara Juanda sebagai bandar udara penerbangan sipil.
Dia menjelaskan pengembangan terminal II Bandara Juanda Surabaya sebelumnya terhambat akibat kuranganya komunikasi antara pihak AP I dan pihak TNI AL.
Proyek pengembangan terminal II Bandara Juanda Surabaya yang dilakukan diatas lahan seluas 4.900 meter sempat dihentikan selama satu bulan pada 2012.
Sebelumnya Direktur Utama PT Angkasa Pura I Tommy Sutomo menyatakan pengembangan sejumlah bandara terhambat oleh permasalahan lahan milik negara yang menjadi aset milik Tentara Nasional Indonesia.
Tommy mengatakan selain bandara Juanda Surabaya, pengembangan bandara Ahmad Yani Semarang juga terhambat masalah lahan pengembangan bandara.
Dia menjelaskan pengembangan Bandara Ahmad Yani, Semarang terhambat oleh lahan pengembangan Bandara yang dikelola oleh TNI Angkatan Darat.
