BISNIS.COM, JAKARTA—Pagu indikatif infrastruktur di 5 kementerian terbesar mengalami penurunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014.
Kelima kementerian itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Dedy Supriadi Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, mengatakan pagu indikatif infrastruktur biasanya mengalami kenaikan dibandingkan dengan pagu sebelumnya, setidaknya sejak 2011.
“[pagu] indikatif 2011 ke definitif 2011 ada kenaikan, terus dari [pagu] definitif 2011 ke indikatif 2012 juga [naik]. Kenaikan yang terbesar memang terjadi di 2013, tetapi 2014 menurun [alokasi anggarannya],” kata Dedy di Gedung Bappenas, Jumat (19/4).
Sayangnya, dia enggan menjelaskan lebih jauh alasan penurunan pagu tersebut.
Dalam usulan RKP 2014, pagu indikatif infrastruktur kelima kementerian tersebut mencapai Rp121,8 triliun, lebih kecil daripada pagu definitif di 2013 yang mencapai Rp142,5 triliun. Padahal sejak 2011, pagu anggaran infrastruktur kelima kementerian tersebut selalu mengalami peningkatan.
Ina Primiana, Pengamat Ekonomi Universitas Padjadjaran, mengatakan pemerintah harus memastikan alokasi yang tersedia diarahkan pada sektor-sektor unggulan [leading sector] sehingga mampu meningkatkan daya saing dalam negeri, salah satunya melalui perbaikan konektivitas.
“Sasaran lebih penting daripada besarannya. Di laporan WEF [World Economic Forum], infrastruktur kan masuk tiga besar hambatan perekonomian kita,” katanya saat dihubungi Bisnis, Minggu (21/4).
Apalagi, lanjutnya, Indonesia segera memasuki Masyarakat Ekonomi Asean pada 2015.
Dalam usulan RKP 2014, pagu indikatif untuk konetivitas mengalami peningkatan 11,9% dibandingkan 2013, yaitu dari Rp41,2 triliun menjadi Rp46,1 triliun.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi INDEF Enny Sri Hartati tidak mempermasalahkan besaran dana anggaran infrastruktur yang dialokasikan selama pemerintah bisa memastikan prioritas yang dipilih tepat sasaran dan dapat terlaksana dengan baik.
Namun, terkait dengan konektivitas Enny mengingatkan peningkatan anggaran konektivitas jangan sampai digunakan untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2014.
“Konektivitas itu bisa memiliki multiplier efek untuk perekonomian, terutama meningkatkan pemasaran sentra produksi, khususnya daerah pedesaan, tetapi jangan sampai untuk kepentingan konstituen ke hajatan 2014,” ungkapnya.
Tabel Pagu Anggaran Infrastruktur 5 K/L Terbesar
Kementerian | 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| indikatif | definitif | indikatif | definitif | indikatif | definitif | indikatif |
Pekerjaan Umum | 56,5 | 58 | 61,5 | 62,5 | 69,1 | 78 | 67 |
Perhubungan | 21,4 | 22,1 | 26,6 | 28,1 | 31,3 | 36,7 | 33,5 |
Perumahan Rakyat | 2,8 | 2,8 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,2 | 4,2 |
ESDM | 15,2 | 15,3 | 15,7 | 15,8 | 17,3 | 18,8 | 13,5 |
Kemenkominfo | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 3,6 |
Total | 99,2 | 101,7 | 111,9 | 114,2 | 126,2 | 142,5 | 121,8 |
*dalam triliun rupiah | |||||||
Sumber: Bappenas (Tapi Narsum Minta Jangan Disebutkan Sumbernya) | |||||||
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
