BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah tidak akan menggulirkan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk melengkapi implementasi kebijakan pengendalian subsidi BBM.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan dampak kebijakan subsidi BBM hanya akan diredam melalui penambahan cakupan dan frekuensi kebijakan perlindungan sosial yang sudah ada.
Kebijakan tersebut meliputi 3 komponen program perlindungan sosial yaitu Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beasiswa Siswa Miskin (BSM).
“Sekarang tidak ada BLT. Sekarang kompensasi melalui program-program tersebut, sehingga jelas arahnya,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (17/4).
Agung mencontohkan pemberian Raskin tahun ini akan ditingkatkan dari 12 kali menjadi 16 kali, sedangkan cakupan BSM akan diperluas dari kepada sekitar 15% siswa miskin menjadi kepada sekitar 30%.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menjelaskan pemerintah tidak hanya akan memperluas sasaran program BSM, namun juga menambah nilai bantuan yang diberikan.
“Rencananya jumlahnya kami tingkatkan, terus unit cost-nya kami naikkan persis seperti usulan tahun lalu yang pernah kami usulkan,” katanya.
Mendikbud memaparkan jumlah penerima BSM akan dinaikkan dari sekitar 6—7 juta orang menjadi sekitar 15 juta orang. Adapun nilai bantuan per orang per tahun akan dinaikkan menjadi Rp450.000 untuk SD, Rp750.000 untuk SMP dan Rp1 juta untuk SMA/SMK. (if)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
