BISNIS.COM, JAKARTA—World Bank berjanji mempercepat pencairan pinjaman Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) senilai US$135,5 juta, setelah adanya renegosiasinya dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan Country Director World Bank untuk Indonesia Stefan Koeberie membuka peluang untuk memusyawarahkan kembali proses pencairan pinjaman tersebut.
“Kemarin dia ke sini. Sepertinya mereka tahu saya sudah mulai jengkel dengan proses yang ada sehingga ada kompromi, dan mereka berjanji untuk mempercepat,” katanya saat ditemui, Jumat (12/4/2013).
Seperti yang diketahui, tidak hanya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang merasa keberatan dengan persyaratan yang diajukan Bank Dunia untuk program tersebut, Djoko Kirmanto pun merasakan hal yang sama. Sejumlah BUMN dan BUMD seperti Jaya dan Brantas Abipraya diketahui tidak boleh mengikuti tender.
“Mereka keberatan akan BUMN yang mengikuti tender tersebut, karena komisarisnya merupakan Dirjen-Dirjen. Tapi kan ya BUMN kita memang begitu adanya, harus ada perwakilan pemerintah di badan tersebu,t” jelasnya.
Namun, lanjutnya, World Bank berusaha untuk mentralisir kondisi tersebut. Mereka menjelaskan terkadang keputusan yang diambil hanya sekadar normatif karena penilaian dan keputusan diambil oleh pejabat yang duduk di Washington.
“Dan akhirnya untuk masalah komisaris di BUMN mereka bisa memahami, akan tetapi mereka masih menitikberatkan pandangan kita terhadap pemborong Indonesia dan pemborong luar negeri yang diniliai tidak ada kesetaraan,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
